Ilustrasi. APBA Masih Tersandera: Siapa yang Menahan Nafas Rakyat Aceh. [Foto: Desain diolah AI oleh dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Dialektika - Berbulan-bulan lamanya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) ibarat tersandera oleh kepentingan elit. Padahal, di luar sana masyarakat Aceh menjerit menanti kebijakan pro-rakyat. Keterlambatan pengesahan APBA 2024 pada awal tahun itu telah memberikan pelajaran pahit gaji aparatur sipil negara sampai tertunda dibayar, proyek pembangunan macet, dan perekonomian daerah nyaris lumpuh. Kini kondisi serupa terancam berulang di APBA 2026 memasuki awal Februari 2026, anggaran tahun berjalan belum kunjung cair karena masih proses evaluasi dan revisi bersama Kementerian Dalam Negeri. Para pemimpin Aceh harusnya peka bahwa inilah saatnya hati nurani dikedepankan, ego ditanggalkan, demi kemaslahatan rakyat banyak.
Kisruh APBA dari tahun ke tahun mencerminkan drama ego para elit yang dipertontonkan tanpa malu. Seorang pengamat pernah menyindir, “Malu kita dengan daerah lain”, karena memasuki Maret 2024 Aceh masih saja berkutat dengan APBA yang belum tuntas. Sungguh situasi yang memalukan, di mana wakil rakyat dan pemerintah daerah saling tarik-ulur kepentingan sementara rakyat menjadi korban. DPRA bersikeras menolak mengetuk palu pengesahan APBA 2024 bila kepentingan pokok pikiran mereka tak diakomodir, sementara Pj Gubernur saat itu tak mau menyerah pada tuntutan politik yang mengorbankan anggaran pembangunan. Alhasil, sampai awal Maret 2024, APBA 2024 tak kunjung disahkan karena pertarungan kepentingan tersebut.
Harga dari pertarungan ego ini dibayar oleh masyarakat. Penundaan APBA menghambat tata kelola pemerintahan dan menggagalkan upaya memutar roda ekonomi. Para elit seolah tak peduli meski masyarakat berteriak; mereka tetap bersikukuh dengan agenda masing-masing. “Ego elit Aceh sudah mengorbankan kepentingan rakyat... di mana hati nurani mereka yang diberikan amanah untuk mengurus rakyatnya?” sindir sebuah ulasan tajam. Pertanyaan menohok ini semestinya menggugah nurani: apakah pantas para pemimpin mempertahankan ego sementara rakyat menderita? Jika pemimpin terus saling sandera dan meninggikan ego, itu sama saja dengan mengkhianati amanah dan tanggung jawab mereka.
Akibat langsung dari keterlambatan APBA sangat nyata dirasakan rakyat kecil. Ketua Himpunan Pengusaha Santri Indonesia (HIPSI) Aceh, Tgk Muhammad Balia, menggambarkan betapa ketidakpastian ekonomi melanda Aceh menjelang Ramadan 2024 karena APBA tak kunjung disahkan. Kebutuhan hidup sehari-hari semakin sulit dipenuhi. Bayangkan, beras, susu formula, popok anak, hingga biaya listrik pun tak terjangkau bagi banyak keluarga. Sebanyak 23 ribu lebih pegawai pemerintah di Aceh belum menerima gaji selama berbulan-bulan, dan jika satu keluarga diasumsikan terdiri dari lima jiwa, ada lebih dari 100 ribu orang terdampak langsung. Menjelang bulan puasa, biasanya keluarga di Aceh bersiap menyambut meugang tradisi memasak daging untuk menyambut Ramadan namun apa daya, dompet kosong karena uang belum turun. Kondisi ini sungguh menyayat nurani; jangan sampai meugang yang semestinya penuh syukur berubah menjadi pilu karena meja hidangan rakyat miskin tak berisi lauk layak.
Bukan hanya rumah tangga yang terpukul. Perekonomian Aceh secara keseluruhan sangat bergantung pada alokasi dana publik APBA. Para ekonom menegaskan bahwa roda ekonomi Aceh masih didominasi belanja pemerintah; konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari separuh ekonomi, dan peran anggaran pemerintah amat dominan dalam perputaran uang di daerah. Makin lambat APBA disahkan, makin lama pula uang beredar di masyarakat. Dampaknya berantai berdampak pengeluaran operasional pemerintah daerah tertunda, honorarium dan gaji kontrak macet, lelang proyek infrastruktur molor, pengadaan barang/jasa terhenti. Contoh nyata terjadi di 2024 ketika hingga Mei tahun itu serapan APBA baru mencapai sekitar 24% dari total pagu Rp11,4 triliun.
Penyebab utamanya karena proses tender proyek fisik bernilai besar baru dimulai terlambat akibat APBA telat disahkan. Akibatnya, uang yang seharusnya mengalir ke kontraktor, pekerja, dan pasar lokal masih tersumbat di kas daerah. Jika kondisi ini berlanjut, para ahli mengingatkan risiko krisis ekonomi dan gejolak sosial di Aceh sangat mungkin terjadi. Jelas, keterlambatan APBA bukan sekadar masalah administrasi, melainkan bom waktu ekonomi yang mengancam hajat hidup orang banyak.
Ironisnya, meski pada akhirnya APBA 2024 dapat dikejar realisasinya hingga sekitar 96,7% dari total anggaran Rp11,67 triliun di penghujung tahun, kerusakan telah terjadi di paruh awal tahun tersebut. Efektivitas belanja publik berkurang karena terfokus pada belanja di semester akhir secara tergesa. Program yang harusnya berjalan sejak awal tahun jadi mepet waktunya, bahkan beberapa pembayaran proyek mundur ke tahun berikutnya. Tak pelak, kontraktor pun merugi menanggung beban bunga kredit dan biaya operasional karena pembayaran proyek tertunda. Apakah hal seperti ini mau diulang kembali di 2026?
Seolah ujian belum cukup, Aceh baru saja dilanda bencana banjir dan longsor hebat di pengujung 2025. Ribuan warga kehilangan tempat tinggal, infrastruktur porak-poranda, dan ratusan nyawa melayang tragis. Data BNPB mencatat hingga awal Februari 2026, sekitar 105.842 warga Aceh dan Sumatra Utara masih mengungsi karena rumah mereka hancur atau belum layak huni pascabencana. Total korban meninggal dunia akibat rangkaian banjir dan longsor di Sumatra mencapai 1.204 jiwa, dengan 140 orang lainnya hilang Aceh Utara menjadi salah satu daerah dengan korban terbesar. Angka-angka ini bukan sekadar statistik; di baliknya ada duka dan trauma mendalam yang dirasakan saudara-saudara kita. Mereka hidup di tenda pengungsian dengan kondisi serba terbatas, menunggu perhatian dan bantuan.
Pemerintah pusat melalui BNPB memang tengah mengakselerasi bantuan: pembangunan hunian sementara (huntara) dikebut agar rampung sebelum Ramadan 1447 H, sehingga para penyintas bencana bisa menjalani ibadah puasa dengan lebih tenang dan layak. Namun upaya ini tentu membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah. APBA 2026 seharusnya menjadi instrumen utama Pemerintah Aceh untuk menangani pemulihan bencana: menyediakan dana rehabilitasi rumah, perbaikan fasilitas umum, bantuan sosial bagi korban, dan langkah-langkah pencegahan bencana ke depan.
Mirisnya, hingga awal Februari, APBA 2026 justru belum bisa dieksekusi sama sekali. Padahal, Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) baru saja menuntaskan revisi APBA 2026 hasil evaluasi Kemendagri, dengan fokus penyesuaian program terkait kebencanaan. Pemerintah Aceh menjanjikan APBA 2026 mulai memasuki tahap realisasi pada minggu kedua Februari 2026. Harapannya, janji ini bukan sekadar wacana. Semakin lama anggaran tertahan, semakin lama pula korban bencana menanti bantuan. Menunda penanganan bagi rakyat yang menderita karena bencana bukan saja soal kelalaian administrasi itu sama dengan menanggalkan rasa kemanusiaan. Apakah para pemegang kuasa tega melihat saudara-saudaranya di pengungsian berlarut-larut hidup dalam kesusahan, sementara dana sudah tersedia namun tak dicairkan karena ego dan prosedur berbelit?
Semua pihak kini harus berintrospeksi. Tawaqal (pasrah) tanpa ikhtiar bukan jawabannya; yang dibutuhkan adalah tindakan nyata menunjukkan empati. Para wali nanggroe, pemangku jabatan eksekutif, dan para anggota dewan terhormat di DPRA harus ingat bahwa jabatan adalah amanah. Sebagaimana diingatkan oleh para akademisi dan tokoh masyarakat, dua belah pihak wajib menanggalkan ego dan lebih menggunakan hati nurani demi kepentingan rakyat Aceh. Sudahi saling menyalahkan dan permainan politik yang mengorbankan rakyat kecil. “Permasalahan ini bukan tentang memilih antara kepentingan eksekutif atau legislatif, melainkan bagaimana keduanya bersama-sama mencari solusi terbaik untuk Aceh,” ujar Dr. Rustam Effendi, ekonom Unsyiah, menyerukan dialog terbuka dan jujur. Solusi sejatinya sederhana namun krusial diperlukan duduk bersama, komunikasi dua arah tanpa ada yang merasa paling benar, dan fokus pada titik temu yang mengutamakan hajat hidup orang banyak.
Di sisi lain, pakar anggaran Dr. Syukriy Abdullah dari Universitas Syiah Kuala menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan anggaran. Sejak tahap perencanaan KUA-PPAS hingga rancangan APBA, sebaiknya garis besar anggaran dibuka ke publik agar masyarakat bisa menilai apakah arah belanja sudah sesuai prioritas pembangunan dan memberi masukan. Keterbukaan ini bukan saja membuat anggaran lebih responsif terhadap kebutuhan riil, tapi juga mencegah kecurigaan antar pemangku kepentingan. Syukriy juga mendorong digelarnya diskusi publik rutin soal anggaran dengan melibatkan DPRA, Bappeda, hingga tim anggaran eksekutif, serta media massa sebagai alat kontrol. Media berperan penting mengawal proses anggaran agar tetap pro-rakyat termasuk lewat editorial seperti ini yang menyuarakan nurani publik. Semakin transparan dan akuntabel prosesnya, semakin kecil peluang tarik-ulur ego terjadi, sehingga deadlock anggaran tak perlu terulang di masa depan.
Tak kalah penting, para pemimpin di Aceh mesti mengingat pesan moral: kekuasaan tanpa empati adalah tirani. Bila mereka abai, kemarahan rakyat bisa berubah menjadi ketidakpercayaan yang membahayakan stabilitas sosial. Sebaliknya, bila mereka tanggap, segera mengetuk palu anggaran dan mencairkannya untuk program pro-rakyat, maka kepercayaan dan dukungan publik akan tumbuh. Ingatlah, “pemimpin yang baik berjuang untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi”. Rakyat Aceh saat ini tidak meminta lebih dari hak mereka sendiri: hak atas kehidupan layak, atas bantuan di saat susah, dan atas pemerintahan yang berpihak pada mereka.
Waktu terus berdetak. Ramadan kian dekat, kebutuhan masyarakat kian mendesak. Perekonomian Aceh butuh injeksi dana segar agar transaksi kembali bergeliat menjelang puasa dan Lebaran. Para korban bencana butuh atap untuk beribadah dengan tenang. Tidak ada alasan lagi untuk menunda realisasi APBA. Segala persyaratan administratif sudah semestinya dirampungkan; jika ada perbedaan pandangan, selesaikan dengan musyawarah dalam semangat ukeueng (kebersamaan) khas Aceh, bukan dengan saling menyandera. Menahan APBA sama artinya menahan napas hidup rakyat Aceh.
Pada akhirnya, tulisan Dialektika ini adalah jeritan hati nurani yang mewakili rakyat kepada para pemangku kebijakan. Bukalah mata hati dan lihatlah penderitaan di sekitar. Kalian para elit dipilih atau dipercaya untuk mengemban amanah, bukan untuk saling berkelahi kuasa. Jika APBA segera disahkan dan dicairkan, roda pemerintahan akan berputar, ekonomi bangkit, masyarakat tenang menyongsong ibadah puasa, dan ribuan pengungsi bencana dapat tertangani dengan layak. Sebaliknya, tiap hari penundaan berarti zalim menzalimi pegawai yang tak bergaji, menzalimi keluarga yang kelaparan, menzalimi anak-anak yang kehausan di pengungsian. Jangan biarkan sejarah mencatat kalian sebagai pemimpin yang hilang empati.
Kini saatnya membuktikan bahwa nurani masih ada di dada para pemimpin Aceh. Tunjukkan bahwa kalian berpihak pada rakyat di atas segala kepentingan sempit. Segerakanlah realisasi APBA dengan hati ikhlas dan kepala dingin. Rakyat menunggu, dan tidak akan menunggu selamanya. Semoga dengan ketulusan nurani, APBA segera menjadi berkah bagi semua dan Aceh terselamatkan dari keterpurukan. Hentikan ego, dengarkan nurani demi Aceh yang lebih humane dan sejahtera.
Sebelumnya
