Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Mayjen TNI (Purn.) R. Gautama Wiranegara, menerima Tahta Kehormatan dari Reje Linge XXI. [Foto: dokumen untuk dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Takengon - Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Mayjen TNI (Purn.) R. Gautama Wiranegara, menerima Tahta Kehormatan dari Reje Linge XXI. Penghargaan tersebut dimaknai sebagai amanah untuk menjaga adat, kebudayaan, dan sejarah masyarakat Gayo.
Gautama dianugerahi kehormatan sebagai “Urang Gayo, Penjaga Adat Budaya Gayo dan Pelestari Sejarah Gayo serta Bahagian Khasanah Kerejeen Linge.” Dokumen penghargaan itu ditandatangani di Linge, Aceh, pada 19 Agustus 2026.
Dalam wawancara dengan Dialeksis.com, Gautama mengatakan penghargaan tersebut memiliki arti mendalam bagi dirinya dan keluarga. Kehormatan itu juga mengingatkannya pada perjalanan panjang selama bertugas di Aceh.
Ia mengaku menghabiskan sekitar 13 tahun masa pengabdiannya di Aceh dalam berbagai penugasan, mulai dari tim khusus, satuan tugas, Komando Operasi TNI, Kodam Iskandar Muda hingga Badan Intelijen Negara di Aceh.
Menurut Gautama, pengalaman tersebut membuat dirinya mengenal lebih dekat karakter, sejarah, serta nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat Gayo. Hubungan itu dinilainya tidak terputus meskipun dirinya telah purnatugas dari militer dan kini menjalankan pengabdian melalui jalur politik.
Gautama memandang masyarakat Gayo memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme yang kuat. Dalam berbagai periode perjalanan Aceh, masyarakat Gayo dinilai konsisten menjaga persatuan serta menempatkan dirinya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Karena itu, Tahta Kehormatan Reje Linge tidak dipandangnya sebagai penghargaan personal semata. Gelar tersebut membawa tanggung jawab moral untuk ikut memelihara adat dan kebudayaan Gayo sekaligus memperkenalkan nilai-nilainya dalam kehidupan berbangsa.
Menurut Gautama, adat Gayo mengandung ajaran tentang harga diri, kebersamaan, musyawarah, etika, dan nilai-nilai keislaman. Prinsip-prinsip itu dinilai memiliki titik temu dengan politik kebangsaan yang berorientasi pada persatuan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Politik bukan sekadar alat perebutan kekuasaan, namun juga sebagai sarana utama untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum,” kata Gautama.
Ia menilai politik harus kembali ditempatkan sebagai jalan pengabdian. Kepentingan bangsa dan masyarakat perlu didahulukan daripada kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
Politik kebangsaan, lanjutnya, juga harus mampu menjaga integrasi nasional serta merawat kebinekaan di tengah perbedaan suku, agama, budaya, dan latar belakang masyarakat Indonesia.
Masyarakat adat harus menjadi mitra
Gautama turut menyoroti posisi masyarakat adat dalam pembangunan. Menurutnya, masyarakat adat kerap menghadapi situasi dilematis. Mereka menjadi penjaga lingkungan, kebudayaan, dan keseimbangan alam, tetapi pada saat bersamaan rentan tersingkir oleh proyek pembangunan berskala besar.
Persoalan tanah ulayat dan ruang hidup masyarakat adat, kata dia, harus mendapatkan perhatian serius. Pembangunan tidak boleh berjalan dengan mengabaikan hak, sejarah, dan keberadaan masyarakat yang telah hidup turun-temurun di suatu wilayah.
Karena itu, masyarakat adat tidak semestinya hanya diposisikan sebagai objek atau penonton pembangunan. Mereka harus dilibatkan sebagai mitra sejak proses perencanaan hingga pengawasan.
Gautama menawarkan tiga pendekatan dalam melihat hubungan masyarakat adat dan pembangunan, yakni pembangunan berkelanjutan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pengakuan kebudayaan sebagai modal sosial.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar pembangunan tidak sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keadilan, keberlanjutan lingkungan, dan identitas masyarakat.
Warisan untuk generasi muda
Gautama juga mengingatkan generasi muda Gayo agar tidak kehilangan akar kebudayaannya. Kearifan lokal, integritas, tata krama, musyawarah, mufakat, dan semangat kebersamaan harus terus diwariskan di tengah perubahan zaman.
Warisan budaya seperti Tari Saman, Didong, dan filosofi Kerawang Gayo, menurutnya, bukan sebatas simbol kesenian. Di dalamnya tersimpan nilai kedisiplinan, kekompakan, ketekunan, serta penghormatan terhadap sesama.
Ia mengajak generasi muda Indonesia untuk menjaga semangat Bhinneka Tunggal Ika, memperkuat budaya tolong-menolong, mencintai produk lokal, dan merawat kekayaan budaya Nusantara.
Penghargaan tersebut juga mendorong Gautama memperkuat kerja politik Partai PRIMA di Aceh, terutama di wilayah masyarakat Gayo dan kawasan adat Kerajaan Linge. Penguatan organisasi direncanakan berkembang ke kawasan Aceh Leuser Antara, Aceh Barat Selatan hingga pesisir Aceh.
Langkah itu diarahkan untuk membuka ruang lebih luas bagi kader-kader dari masyarakat Gayo dan wilayah Aceh lainnya agar dapat berpartisipasi dalam lembaga legislatif, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional.
Bagi Gautama, Tahta Kehormatan Reje Linge bukan akhir dari sebuah perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab baru. Penghargaan tersebut menjadi pengikat moral untuk menjaga budaya Gayo, memperkuat persatuan, dan menghadirkan politik yang tidak tercerabut dari nilai-nilai masyarakat. [red]
Sebelumnya
