Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, menilai penetapan status nasional tidak bisa lagi ditunda mengingat kondisi lapangan terus berubah cepat. [Foto: net]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dorongan agar pemerintah segera menetapkan Status Bencana Nasional atas banjir dan longsor besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kian menguat. Skala kerusakan, jumlah korban, serta cakupan wilayah terdampak dinilai telah melampaui kemampuan pemerintah daerah.
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, menilai penetapan status nasional tidak bisa lagi ditunda mengingat kondisi lapangan terus berubah cepat.
“Status ini bisa ditetapkan segera. Itu akan menambah energi dan upaya yang lebih besar untuk membantu penanggulangan di sana,” ujarnya, Jumat (5/12/2025), dikutip dari Acehtrend.
Dampak Meluas, Pemerintah Daerah Kewalahan
Bencana banjir dan longsor yang terjadi hampir bersamaan di tiga provinsi ini telah menimbulkan ratusan korban jiwa, ratusan ribu pengungsi, serta kerusakan infrastruktur yang meluas. Sejumlah wilayah juga masih terisolasi.
Menurut Doli, kondisi tersebut menunjukkan bencana ini telah melampaui batas otoritas pemerintah daerah. “Ini bukan lagi bencana lokal. Ini sudah lintas wilayah dan lintas otoritas,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah kini kewalahan dalam penyediaan logistik, evakuasi, dan distribusi bantuan. Dengan status nasional, seluruh sumber daya pusat seperti TNI, Polri, BNPB, dan kementerian terkait dapat dimobilisasi lebih cepat dan dalam skala luas.
Koordinasi dan Mobilisasi Alat Berat Perlu Dipercepat
Banyak titik bencana membutuhkan alat berat serta dukungan logistik besar. Penetapan status nasional dianggap dapat memotong jalur birokrasi sehingga keputusan dan pergerakan di lapangan dapat dilakukan secara terpusat dan cepat.
“Komando harus satu, fokus utamanya adalah penyelamatan,” kata Doli.
Menjamin Hak Dasar Pengungsi
Doli juga menyoroti pentingnya penanganan jangka menengah, mulai dari layanan kesehatan, air bersih, hunian sementara, hingga pemenuhan kebutuhan anak dan lansia. Menurutnya, penanganan tersebut lebih terjamin jika negara turun langsung dengan skema nasional.
Akses Bantuan Internasional
Dalam skala bencana tertentu, status nasional juga mempermudah masuknya bantuan luar negeri bila diperlukan.
Doli meminta pemerintah segera mengambil keputusan. “Prioritas kita adalah keselamatan rakyat. Semakin cepat status nasional ditetapkan, semakin cepat pula kita meminimalkan korban dan memulihkan daerah terdampak,” tegasnya. [*]
Sebelumnya
