Beranda / Politik dan Hukum / Tolak Politik Uang, PAKAD Serukan Pilkada Damai dan Bersih

Tolak Politik Uang, PAKAD Serukan Pilkada Damai dan Bersih

Senin, 11 November 2024 20:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Naufal Habibi

Tgk. Aiman, S.Sos., Ketua Pemuda Kader Dakwah (PAKAD) Bireuen. Dokumen untuk dialeksis.com.


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tgk. Aiman, S.Sos., Ketua Pemuda Kader Dakwah (PAKAD) Bireuen, menegaskan bahwa politik uang tidak hanya mengancam kualitas demokrasi, tetapi juga berpotensi merusak nilai-nilai moral masyarakat.

 "Sebagai umat Muslim, kita harus tegas dalam menolak praktik ini. Rasulullah SAW telah melaknat tindakan suap dalam sabdanya: 'Dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa Rasulullah saw. melaknat orang-orang yang melakukan penyuapan dan yang menerima suap' (H.R. Tirmidzi dan Abu Dawud)," ujar Tgk. Aiman kepada Dialeksis.com, Senin, 11 November 2024.

Pernyataan ini menegaskan bahwa politik uang bukanlah bagian dari ajaran Islam dan membuka pintu bagi tindak korupsi yang lebih besar.

Di tengah riuhnya dinamika politik yang terus bergulir, praktik politik uang atau money politic kembali menjadi sorotan. Tidak hanya dianggap sebagai ancaman bagi demokrasi, praktik ini juga dianggap sebagai pelanggaran prinsip-prinsip etika, agama, dan hukum negara yang harus dijunjung tinggi. 

Dalam pandangan Islam, praktik politik uang dikategorikan sebagai bentuk penyuapan yang tercela dan bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan transparansi.

Fenomena money politic mencerminkan kemerosotan moral dalam dunia politik yang semakin mengkhawatirkan. 

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, politik uang telah diatur sebagai tindak pidana, dengan sanksi tegas bagi pelaku, baik pemberi maupun penerima. 

Pasal 523 ayat 1, 2, dan 3 serta Pasal 515 menegaskan bahwa tindakan ini tidak hanya menciderai demokrasi tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam proses pemilu.

“Politik uang ini adalah ancaman bagi masa depan kita. Setiap keputusan politik yang kita buat hari ini akan diwariskan kepada generasi mendatang. Budaya ini, jika dibiarkan berkembang, akan menjadi kebiasaan buruk yang melekat dalam politik kita dan berdampak langsung pada moral generasi muda," ujarnya. 

PAKAD, yang memiliki lebih dari 13 ribu anggota di 17 kecamatan dan 609 desa di Bireuen, memegang peran penting dalam mengedukasi masyarakat dan menolak praktik politik uang. 

Tgk. Aiman menginstruksikan seluruh anggotanya untuk aktif menyosialisasikan bahaya politik uang kepada masyarakat. 

"Kita harus menciptakan budaya politik yang sehat, berintegritas, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini adalah tanggung jawab kita semua, terutama para pemuda yang akan menjadi pemimpin di masa depan," serunya. 

Menyadari pentingnya pendidikan politik yang berlandaskan nilai-nilai etika dan moral, PAKAD juga mendorong para kadernya untuk menyebarkan nilai-nilai luhur ini kepada masyarakat. 

Melalui kampanye PAKAD Lawan Politik Uang: Bersatu Demi Keadilan dan Generasi Mendatang, mereka berharap masyarakat dapat lebih kritis dan menolak segala bentuk tawaran politik uang.

"Kami percaya bahwa setiap suara adalah amanah, dan tidak boleh diperjualbelikan dengan uang. Tindakan ini hanya akan menciptakan pemimpin yang tidak berintegritas dan merusak tatanan politik kita. Mari kita belajar dari Rasulullah SAW, yang merupakan teladan kepemimpinan dan kejujuran. Kepemimpinan yang ideal adalah yang mengutamakan kepentingan umat, bukan kepentingan pribadi atau golongan," tegas Tgk. Aiman.

Tgk. Aiman menekankan bahwa PAKAD akan terus melanjutkan perjuangan ini hingga praktik politik uang benar-benar hilang dari budaya politik di Bireuen. 

"Perjuangan ini tidak mudah, tetapi kami yakin dengan dukungan masyarakat, kita dapat menciptakan perubahan. Ini bukan hanya untuk kita hari ini, tetapi untuk masa depan anak cucu kita. Mari bersatu demi keadilan dan generasi mendatang yang lebih baik," tutupnya.

Keyword:


Editor :
Alfi Nora

riset-JSI
bupati bireuen
Komentar Anda