DIALEKSIS.COM | Aceh - Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MTA), Alfian, mendesak Pemerintah Aceh untuk segera mengaudit alokasi dana publik dalam pembangunan Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong. Desakan ini muncul menyusul ketidakjelasan pertanggungjawaban anggaran proyek senilai ratusan miliar rupiah yang hingga kini belum menunjukkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Ratusan miliar uang Aceh habis ke proyek itu. Sampai hari ini, tidak ada keuntungan yang dirasakan. Jika Aceh rugi, siapa sebenarnya yang diuntungkan?” tanya Alfian dalam keterangan melalui Dialeksis, Senin (31/3).
Ia menduga, investasi tanpa hasil tersebut hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, termasuk pengusul proyek dan rekanan terkait.
Berdasarkan catatan informasi KIA Ladong, yang dibangun di Gampong Ladong, Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar, diresmikan pada tahun 2023 oleh Pejabat Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama sejumlah pejabat pusat dan lokal. Kawasan seluas 66 hektare dari rencana awal 250 hektare itu dijanjikan sebagai pusat pengembangan industri halal, seperti makanan kecil dan kerajinan tangan, untuk mengurangi ketergantungan Aceh pada produk daerah lain. Fasilitas pendukung seperti listrik, air bersih, serta lokasi strategis dekat Pelabuhan Malahayati juga menjadi daya tarik bagi investor.
Nova Iriansyah, dalam sambutannya saat peresmian, meyakini KIA Ladong akan mendongkrak ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. “Ini langkah awal untuk membangun kemandirian industri Aceh,” ujarnya kala itu.
Namun, dua tahun setelah operasional, realisasi janji tersebut masih jauh dari harapan. Alfian menyoroti minimnya laporan progres proyek, termasuk ketiadaan data serapan tenaga kerja atau peningkatan produksi komoditas lokal.
“Jika proyek ini benar strategis, mengapa tidak ada laporan transparan ke publik? Apakah dana yang digelontorkan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya?” lanjut Alfian.
Ia menegaskan, audit independen mutlak diperlukan untuk mengungkap potensi penyimpangan dan memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
“Selain pembebasan lahan, tidak ada perubahan berarti. Malah, janji soal industri halal hanya jadi wacana, sekaligus Gubernur Mualem menjadi harapan rakyat Aceh saat ini, untuk meluruskan yang salah kelola selama ini sehingga uang rakyat Aceh tidak boros dan tidak sia sia” ujar Alfian bernada tegas.
“Keberadaan KIA Ladong, yang semula diharapkan menjadi ikon kemajuan industri Aceh, kini justru menjadi sorotan sebagai contoh ambigu kebijakan pembangunan. Tanpa audit menyeluruh, proyek ini berisiko menjadi beban sejarah yang menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” pungkasnya.