Prof Mada UGM Ungkap Akar Gejolak Gerakan Masyarakat

DIALEKSIS.COM | Yogyakarta - Pakar Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. rer.pol. Mada Sukmajati, M.PP., menilai eskalasi demonstrasi yang meluas di berbagai daerah Indonesia tidak lepas dari dua faktor utama: merosotnya kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi dan kian sulitnya kondisi ekonomi masyarakat.

Menurutnya, gejolak politik yang terjadi saat ini menunjukkan adanya krisis legitimasi yang semakin nyata, di mana masyarakat kehilangan kepercayaan pada lembaga-lembaga negara, terutama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Yang pertama terkait dengan semakin merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokrasi, terutama DPR. Padahal, ironisnya, baru tahun lalu kita menyelenggarakan pemilu. Anggota dewan hasil pemilu itu belum genap setahun bekerja, tetapi publik sudah menunjukkan rasa kecewa,” ujar Prof. Mada kepada Dialeksis, Minggu (31/8/2025).

Ia menambahkan, rasa ketidakpercayaan publik juga meluas ke lembaga lain, termasuk kepolisian. Akumulasi ini, kata dia, menjadi bahan bakar dari kekecewaan yang selama ini terpendam. Namun, faktor politik saja tidak cukup menjelaskan besarnya eskalasi.

“Faktor lain yang tidak kalah penting adalah ekonomi. Saat ini daya beli masyarakat rendah, pendapatan menurun, sementara data pemerintah justru menunjukkan pertumbuhan ekonomi 5,2 persen. Ketimpangan antara realitas di lapangan dengan angka statistik ini memicu ketidakpuasan publik,” jelasnya.

Prof. Mada mencontohkan insiden tewasnya seorang pengemudi ojek online dalam aksi unjuk rasa beberapa hari lalu menjadi katalis yang mempercepat eskalasi situasi. Peristiwa itu, kata dia, memperbesar simpati publik dan memperluas resonansi gerakan dari Jakarta ke berbagai daerah di Indonesia.

Meski demikian, Prof. Mada mengingatkan agar masyarakat dan elite tidak terjebak dalam teori konspirasi. Ia menilai wacana yang mengaitkan gejolak ini dengan aktor asing atau pihak internasional terlalu berlebihan.

“Kalau ekonomi kita sehat dan sistem politik kita dipercaya, maka tidak semudah itu gerakan bisa ditunggangi. Jadi alih-alih menyalahkan pihak lain, sebaiknya fokus pada perbaikan dua faktor utama tadi: politik dan ekonomi,” tegasnya.

Prof. Mada juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap partai politik sebagai salah satu akar persoalan. Ia menyinggung pengalaman Orde Baru yang pernah melakukan fusi partai untuk mengurangi masalah. Menurutnya, pada masa kini yang lebih dibutuhkan adalah penguatan mekanisme kontrol terhadap partai politik agar benar-benar menjadi representasi rakyat.

“Saya kira Presiden sudah tepat bertemu dengan tokoh-tokoh ormas. Tetapi lebih penting lagi adalah mengundang pimpinan partai politik, duduk bersama, dan membuat komitmen untuk merespons tuntutan rakyat. Itu langkah yang akan sangat menentukan dalam meredakan situasi,” sarannya.

Prof. Mada menegaskan, krisis politik yang sedang berlangsung tidak boleh dianggap sepele. Tanpa upaya pemulihan serius, gejolak bisa berkembang menjadi krisis legitimasi yang lebih dalam.

“Agenda pemulihan harus dilakukan secara cepat dan menyeluruh. Presiden perlu mengambil inisiatif dengan melibatkan seluruh stakeholder, terutama partai politik, agar aspirasi masyarakat bisa terakomodasi dan stabilitas politik terjaga,” pungkasnya. [arn]