DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Aceh mengkritisi lambannya langkah strategis pemerintah dalam merespons bencana banjir dan tanah longsor berskala besar yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Di tengah penderitaan ribuan korban banjir Gayo yang masih bergelut dengan ancaman kelaparan dan keterisolasian, kabar memilukan justru mencuat. Puluhan ton bantuan kemanusiaan yang dikirim melalui jalur udara dilaporkan raib setelah tiba di Area Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menyampaikan dugaan hilangnya sekitar 80 ton bantuan logistik yang diperuntukkan bagi korban bencana di Kabupaten Bener Meriah. Informasi awal tersebut disampaikan langsung Mualem kepada wartawan dalam konferensi pers di Pendopo Gubernur Aceh, Rabu (10/12/2025) malam.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Puluhan massa yang terdiri dari pemuda Aceh melakukan aksi protes di depan Kantor PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh, Jalan Teuku Mohd Daud Beureueh, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, Jumat (12/12/2025) malam.
Aksi bertajuk Aceh Gelap tersebut disampaikan terkait pemadaman listrik berkepanjangan pasca bencana yang melanda Aceh sejak 26 November hingga saat ini.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus melakukan penanganan darurat terhadap kerusakan sejumlah ruas jalan provinsi akibat bencana banjir dan longsor yang melanda beberapa wilayah di Aceh. Hingga Jumat malam, 12 Desember 2025 pukul 19.00 WIB, proses pembersihan dan pembukaan akses jalan masih berlangsung di sejumlah titik terdampak.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia kembali menjadi sasaran kritik pedas dari kalangan netizen setelah mengaku belum memperoleh kabar mengenai penangkapan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dugaan hilangnya bantuan kemanusiaan sebanyak 80 ton untuk korban bencana di Kabupaten Bener Meriah memantik kegelisahan publik dan menuai reaksi keras dari berbagai kalangan. Bantuan yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat terdampak bencana tersebut kini dipertanyakan keberadaannya, memunculkan dugaan adanya penyimpangan serius dalam proses distribusi.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan perkembangan terbaru terkait penyelidikan dugaan pembalakan liar di kawasan Tapanuli, Sumatera Utara.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi masih berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar Public Hearing di Universitas Syiah Kuala, Kamis (11/12/2025), sebagai bagian dari amanat Presiden Republik Indonesia untuk mempercepat transformasi menyeluruh di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, menyampaikan kabar mengejutkan terkait dugaan hilangnya sekitar 80 ton bantuan logistik yang seharusnya disalurkan untuk korban bencana di Kabupaten Bener Meriah.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Subdit IV Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri mengungkap keberadaan laboratorium gelap yang memproduksi vape berisi zat etomidate dan terafiliasi dengan jaringan asal Malaysia. Operasi tersebut dilakukan di Medan, Sumatera Utara, pada Selasa, 9 Desember 2025 pukul 11.05 WIB.
Bareskrim Bongkar Lab Gelap Vape Etomidate Jaringan Malaysia Bernilai Rp17 Miliar
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Bea Cukai Lhokseumawe melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) kepada Kejaksaan Negeri Aceh Utara pada Selasa, (9/12/25). Penyerahan ini merupakan tindak lanjut penanganan perkara atas 3,87 juta batang rokok ilegal yang ditindak pada 23 Oktober 2025 di wilayah Aceh Utara. Tiga tersangka yang diserahkan berinisial MS, W, dan JF.
DIALEKSIS.COM | Nasional - Hasil penelusuran dan tracking data yang dihimpun Dialeksis menunjukkan rangkaian kontroversi yang terus membayangi kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Mulai dari kebijakan yang keliru, pernyataan publik yang tak akurat, hingga laporan tidak valid kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai pemulihan listrik Aceh, semuanya semakin menguatkan persepsi publik bahwa Bahlil tidak memiliki kredibelitas sebagai mentri dan pada titik krisis kepercayaan yang serius.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh bersama Kejaksaan Tinggi Aceh menandatangani Nota Kesepakatan pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana, Selasa (9/12/2025), di Ruang Rapat Sekda Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sikap pemerintah pusat yang kembali menutup pintu bagi bantuan asing dalam penanganan bencana besar di Sumatera mendapat kritik tajam dari Dr. Usman Lamreung, Direktur Lembaga Emirate Development Research (EDR). Ia menyebut keputusan itu sebagai langkah yang tidak belajar dari sejarah, terutama dari pengalaman Aceh pascatsunami 2004.
DIALEKSIS.COM | Tapaktuan - Satreskrim Polres Aceh Selatan Polda Aceh kembali menunjukkan kesigapan dan profesionalisme dalam penegakan hukum.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengambil langkah tegas dalam percepatan penanganan korban bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera.
DIALEKSIS.COM | Kuala Simpang - Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap bersatu dan tidak saling menyalahkan terkait bencana banjir. Ia menegaskan bahwa saat ini fokus utama pemerintah bersama seluruh unsur terkait adalah memastikan proses penanganan dan pemulihan berjalan cepat, efektif, dan terkoordinasi.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menegaskan pentingnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyesuaian Pidana sebagai fondasi penyelarasan seluruh aturan pemidanaan di Indonesia. Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, menyatakan regulasi ini dibutuhkan untuk menghapus tumpang tindih aturan yang selama ini terjadi di berbagai sektor hukum.