Sidang lapangan perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Monumen Samudera Pasai, Selasa (29/8/2023) di Desa Beuringen, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara. [Foto: Ist.]

Metode Hammer Test

Erlanda Juliansyah Putra kuasa hukum terdakwa atas nama Fathullah Badli mengatakan sebelumnya ahli Victor menyampaikan pembangunan monumen itu mengalami kegagalan konstruksi. Erlanda menambahkan saat hakim memeriksa fisik bangunan dan mengkonfirmasi langsung, menurutnya, Victor tidak mampu menjelaskan kegagalan konstruksi sebagaimana yang dimaksud di dalam dakwaan.

Dalam keterangannya ahli Victor Sinaga mengatakan kegagalan konstruksi disimpulkan dari pemeriksaan dengan menggunakan metode hammer test untuk memeriksa struktur pondasi, tiang kolom, dan beberapa bagian dinding.

Namun, menurut Erlanda keterangan Victor dibantah oleh Faisal Rizal ahli dari pihak terdakwa. Mengutip penjelasan dari Faisal metode penggunaan hammer test yang digunakan ahli Victor Sinaga tidak akurat, sebab proses pengambilan sampel dilakukan tidak dalam keadaan datar dan tidak dikalibrasi.

Selain itu Faisal menilai pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan alat hammer test yang manual sehingga hasil tersebut tidak bisa dijadikan kesimpulan terjadinya kegagalan konstruksi. 

Hasil uji dilakukan oleh tim forensic engineering Politeknik Lhokseumawe, hasilnya dinding dan tiang memiliki mutu di atas K300. Hasil tersebut secara otomatis membantah dalil dari ahli kejaksaan yang sebelumnya menyebutkan mutu beton bagian tersebut di bawah K300.

Erlanda mengatakan sebelumnya ahli jaksa penuntut umum mendalilkan seharusnya pembangunan monumen dilengkapi 12 gazebo/kubah. Padahal dalam MC-0 jumlah gazebo sebanyak 8 buah, artinya sudah sesuai dengan pembangunan.

“Saat membaca kembali denah perencanaan secara baik dalam shop drawing dan asbuilt drawing jumlah gazebo yang seharusnya terpasang telah sesuai,” kata Erlanda.

Ia mengatakan semua dalil ahli Victor yang dihadirkan oleh JPU telah terbantahkan. 

Sebagai informasi bahwa perkara dugaan tindak pidana korupsi Monumen Islam Samudera Pasai telah berjalan sejak tahun 2021. Dalam perkara tersebut terdapat 5 orang terdakwa yang terdiri dari PPK, KPA, Pelaksana, dan Pengawas. 

Erlanda menambahkan anehnya penetapan tersangka tanpa didasari oleh hasil penghitungan kerugian negara sehingga terkesan para terdakwa dikriminalisasi. 

Perhitungan kerugian negara baru dipublikasikan pada bulan Januari 2023, sedangkan penetapan tersangka pada Juli 2021. 

Menurut Erlanda sebuah bentuk keanehan ketika perhitungan kerugian negara dilakukan oleh dosen ekonomi dari Universitas Tadulako, Provinsi Sulawesi Tengah. Padahal biasanya dalam kasus tindak pidana korupsi di Aceh, perhitungan kerugian negara dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Aceh.

“Artinya mereka ditetapkan jadi tersangka tanpa didasari adanya hasil penghitungan kerugian negara,” kata Erlanda.[*]