DIALEKSIS.COM | Singapura - Ajakan mengibarkan bendera bulan bintang kembali beredar menjelang 4 Desember. Tahun ini, tanggal tersebut genap 50 tahun sejak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dideklarasikan pada 1976.
Menanggapi ajakan itu, Muhammad Mirza Ardi, kandidat doktor (PhD Candidate) Studi Asia Tenggara di National University of Singapore (NUS), mengajak masyarakat Aceh merenungkan satu pertanyaan yang menurutnya penting dijawab dengan jernih.
"Jika Aceh, dalam konteks sekarang, merdeka, apakah hidup kita akan lebih baik?" kata Mirza kepada Dialeksis, Selasa (17/11/2026).
Mirza tidak yakin jawabannya sesederhana itu. Menurutnya, yang paling dibutuhkan rakyat Aceh saat ini adalah pemimpin yang adil, pemerintahan yang bersih, dan pekerjaan yang layak.
Ajakan pengibaran bendera tersebut muncul di tengah suasana yang sedang sensitif. Pada 15 Agustus 2026, peringatan 21 tahun perdamaian Aceh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, sempat diwarnai kericuhan setelah sejumlah massa mengibarkan bendera bulan bintang. Kekecewaan atas lambannya pemulihan pascabanjir bandang akhir November 2025 turut memengaruhi suasana.
Seruan dari Jauh, Risiko di Kampung
Mirza menyoroti ajakan yang datang dari sebagian pihak yang tinggal di luar negeri. Ia berharap masyarakat menimbang ajakan semacam itu dengan hati-hati. Menurutnya, pemimpin yang bijak dan adil lahir dari kejujuran serta kematangan diri, bukan dari seruan yang memanaskan suasana.
Ia mencontohkan sebuah video singkat yang beredar. Dalam video itu disebutkan bahwa pilihan rakyat Aceh saat ini hanyalah "lapar atau mati", sehingga rakyat tidak perlu khawatir menaikkan bendera pada 4 Desember nanti.
Mirza mengaku sedih mendengar pernyataan tersebut. Ia menilai, mereka yang menyampaikannya hidup dalam keadaan yang relatif aman dan nyaman di Eropa, sehingga tidak merasakan langsung risiko yang dihadapi warga di Aceh.
Menurut Mirza, "lapar atau mati" bukanlah satu-satunya pilihan. "Ada jalan ketiga yang jauh lebih masuk akal: membenahi pemerintahan, menuntut pertanggungjawaban, dan membuka lapangan kerja. Jalan ini memang tidak heroik, tetapi tidak mengorbankan nyawa siapa pun," katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa risiko dari seruan semacam itu pada akhirnya ditanggung masyarakat di kampung. "Kalau terjadi bentrokan, yang ditangkap, yang terluka, dan yang kehilangan anak adalah orang di kampung," ujarnya.
Mirza berharap kepedulian terhadap Aceh dapat diwujudkan dalam kerja nyata, misalnya dengan melobi investor luar untuk membuka usaha di Aceh. "Agar rakyat yang sulit secara ekonomi bisa hidup dengan marwah sebagai manusia merdeka," katanya.
Ia menilai diaspora Aceh di Eropa sebenarnya memiliki modal besar untuk membantu kampung halaman, yakni jaringan, kemampuan bahasa, dan akses pasar. Modal itu dapat dimanfaatkan untuk membuka jalan ekspor kopi Gayo, nilam, dan hasil laut Aceh, atau membuka akses beasiswa bagi anak-anak muda Aceh.
"Bukan bendera yang membuat manusia merdeka, tetapi hidup yang layak dan bermartabat," ujarnya.
Membaca Sejarah Secara Utuh
Mirza juga mengajak masyarakat melihat sejarah secara lebih utuh, terutama anggapan bahwa Aceh merdeka akan otomatis kembali makmur seperti yang digambarkan buku-buku sejarah.
Menurutnya, catatan sejarah Aceh banyak ditulis dari sudut pandang kalangan elite, seperti sultan, orang kaya, syahbandar, dan uleebalang. Sementara itu, kehidupan petani dan rakyat kecil pada masa itu tidak selalu seindah yang dibayangkan.
Ia menambahkan, kemakmuran Kesultanan Aceh pada abad ke-16 dan ke-17 bertumpu pada perdagangan lada dan posisi strategisnya di Selat Malaka. "Dunia seperti itu sudah tidak ada. Kejayaan masa lalu tidak bisa dipanggil kembali hanya dengan mengibarkan bendera. Kemakmuran hari ini lahir dari pendidikan, industri, dan pemerintahan yang bersih," katanya.
Dengan rendah hati, Mirza mengakui cara pandangnya mungkin dipengaruhi latar belakang keluarganya, yang bukan berasal dari kalangan ningrat, keturunan sultan, teuku, maupun ulama, baik dari PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) maupun ulama tradisional yang karismatik.
Dana Otsus dan Pekerjaan Rumah Tata Kelola
Mirza turut menyampaikan catatan kritis bagi para pemangku kebijakan di Aceh pascaperdamaian. Setelah Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki 2005, Aceh memperoleh otonomi khusus beserta dana yang besar. Namun, menurutnya, manfaat dana itu belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Data resmi menggambarkan kesenjangan tersebut. Dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri pada April 2026, terungkap bahwa Aceh telah menerima sekitar Rp108 triliun dana otsus sejak 2008, dengan sekitar Rp89 triliun yang terserap. Di sisi lain, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Aceh pada Maret 2026 naik menjadi 12,34 persen atau 713,78 ribu jiwa, di saat jumlah penduduk miskin nasional turun.
Mirza juga menyinggung pelaksanaan syariat Islam. Ia menilai penegakannya selama ini lebih banyak menyasar perilaku anak muda, padahal tidak sedikit dari mereka yang kesulitan menikah karena mahalnya mahar emas dan sulitnya mencari pekerjaan.
Menurutnya, syariat semestinya juga hadir untuk keadilan ekonomi. "Syariat seharusnya tegas menghukum koruptor, memastikan zakat dan baitulmal benar-benar mengangkat fakir miskin, serta melindungi hak orang kecil," katanya.
Catatan serupa ia sampaikan soal partai lokal. Aceh merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang memiliki partai lokal. Mirza berharap keistimewaan itu diiringi peningkatan kualitas wakil rakyat, agar kebijakan yang lahir benar-benar berpihak pada kepentingan publik dan tidak berhenti pada dana pokir. Dana pokir atau pokok-pokok pikiran adalah alokasi anggaran yang diusulkan anggota dewan untuk daerah pemilihannya.
Ia menilai, kesejahteraan pascaperdamaian lebih banyak dirasakan kalangan pejabat daripada masyarakat luas. Karena itu, menurut Mirza, tuntutan rakyat semestinya diarahkan pada perbaikan kinerja para pemimpin, bukan pada pengibaran bendera.
Dana otsus Aceh dijadwalkan berakhir pada 2027, sementara DPR RI tengah membahas revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang membuka peluang perpanjangannya. Mirza berharap perpanjangan itu disertai pembenahan tata kelola. "Yang harus dituntut rakyat adalah transparansi: ke mana uang itu pergi, siapa yang menikmatinya, dan apa hasilnya bagi gampong," katanya.
Ia juga mengingatkan, jika situasi memburuk dan konflik kembali terjadi, masyarakat kecillah yang paling sulit menghindar dari dampaknya.
Ketika Anak Muda Memilih Merantau
Mirza mengaku sedih saat membaca utas di Threads yang ditulis anak-anak muda Aceh beberapa hari lalu. Dalam utas itu, banyak dari mereka saling berbagi cara mencari pekerjaan di luar Aceh.
"Mereka sadar, punya bendera tak membuat perut kenyang. Bendera tak bisa menciptakan pekerjaan," ujarnya.
Data ketenagakerjaan turut menggambarkan tantangan tersebut. BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) Aceh pada Agustus 2026 sebesar 5,70 persen, di atas rata-rata nasional 4,75 persen. Jumlah penduduk yang bekerja di Aceh berkurang sekitar 43 ribu orang dibandingkan setahun sebelumnya, yang menurut BPS Aceh dipengaruhi dampak bencana akhir 2025.
Biaya hidup juga menjadi tantangan tersendiri. Bank Indonesia mencatat inflasi Aceh pada Oktober 2026 mencapai 5,05 persen secara tahunan, tertinggi di Sumatera. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Aceh juga mencatat migrasi neto Aceh masih negatif, yang berarti lebih banyak orang yang keluar daripada yang masuk.
"Kalau anak-anak muda terbaik terus pergi, Aceh akan kehilangan generasi yang seharusnya membangunnya," kata Mirza.
Ia berharap energi rakyat Aceh diarahkan untuk memperjuangkan hal-hal yang menyentuh kehidupan sehari-hari: lapangan kerja, pendidikan, layanan kesehatan, dan pemerintahan yang bersih. "Perdamaian yang sudah kita jaga selama 21 tahun ini sangat mahal harganya," ujarnya.
"Semoga Tuhan melindungi kita semua," pungkasnya. [arn]