Ahli Akuntansi Nasional, Dr. Syukriy Abdullah, S.E., M.Si. Foto: for Dialeksis

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sejak tahun 2023, Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh mengalami penurunan, hanya tinggal 1 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional yang berlaku hingga 2027. Penurunan ini berdampak signifikan terhadap pelaksanaan sejumlah program prioritas pembangunan di Aceh.

Menanggapi hal tersebut, Dr. Syukriy Abdullah, S.E., M.Si., Ahli Akuntansi Nasional, mengemukakan sejumlah langkah strategis untuk memaksimalkan penggunaan anggaran yang terbatas. 

Salah satunya adalah mendorong Pemerintah Aceh untuk melakukan rasionalisasi belanja. Ia menekankan pentingnya pengurangan pemborosan belanja yang tidak perlu dengan menganalisis penyebab sisa anggaran dan pemborosan lainnya.

"Selain itu, Pemerintah Aceh harus melakukan kajian mendalam terkait potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan pendapatan yang lebih efektif," ungkapnya kepada Dialeksis, Kamis (19/12/2024). 

Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya kolaborasi yang lebih intensif antara Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta Pemerintah Pusat. Kerja sama ini diharapkan dapat mendukung kebijakan pembangunan daerah yang lebih terintegrasi.

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala itu juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Aceh. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan menarik pegawai negeri sipil (PNS) yang berkompeten dari kabupaten/kota yang terhambat kemajuan kariernya akibat alasan politik. Tentu saja, proses ini harus didasarkan pada rekam jejak yang jelas dan profesional.

"Kerjasama yang lebih intensif dengan perguruan tinggi juga harus menjadi prioritas, dengan tujuan untuk menghasilkan kajian yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik," lanjutnya.

Selain itu, ia juga mengusulkan pembentukan tim asistensi yang dapat memberikan masukan independen dan profesional kepada Gubernur Aceh. Tim ini akan menjadi pihak yang memberikan saran-saran konstruktif dalam menjalankan kebijakan pembangunan daerah.

Pentingnya membangun komunikasi yang baik antar pemangku kepentingan juga menjadi salah satu hal yang ditekankan oleh Dr. Syukriy. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta akan menjadi kunci sukses dalam menghadapi keterbatasan anggaran dan mendorong pembangunan Aceh yang lebih maju.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Aceh dapat memaksimalkan penggunaan dana yang terbatas demi mencapai program-program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.