Puluhan civitas akademika Universitas Syiah Kuala (USK) menyatakan sikap terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Deklarasi dan pernyataan sikap tersebut berlangsung di Lapangan Tugu, Kopelma Darussalam, Jumat, (9/2/2024) siang. [Foto: Akil/Dialeksis]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Puluhan civitas akademika Universitas Syiah Kuala (USK) menyatakan sikap terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Deklarasi dan pernyataan sikap tersebut berlangsung di Lapangan Tugu, Kopelma Darussalam, Jumat, (9/2/2024) siang.

Pernyataan sikap tersebut merupakan bentuk dari perasaan batin dan tanggung jawab moral atas perilaku penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 yang dinilai bermasalah.

Hal tersebut diungkapkan oleh perwakilan akademisi USK, Prof Abu Bakar. Guru Besar USK tersebut mengatakan proses Pemilu harus dilakukan secara jujur dan adil untuk melahirkan sosok pemimpin yang berintegritas dan memiliki legitimasi dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

“Kami yakin bahwa proses sangat mempengaruhi kualitas hasil, maka prinsip yang jujur, umum, adil, bebas dan rahasia sangat kita tekankan,” ujarnya.

Prof. Abu Bakar juga menuntut agar penyelenggara Pemilu harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, ia juga mengingatkan penyelenggara negara dan pemerintah untuk tidak memanfaatkan institusi dan fasilitas negara untuk memenuhi kepentingan politik pribadi dan golongan.

“Kami juga mengingatkan penyelenggara negara untuk tidak menyalahkan kekuasaan dengan mengerahkan dan memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan politik praktis, pribadi maupun golongan,” tuturnya.

Lebih lanjut, akademisi USK tersebut mengajak masyarakat untuk aktif memanatau Pemilu guna memastikan berjalan acara adil demi menghasilkan pemerintah yang berintegritas serta mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat.