Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Aceh melaksanakan musyawarah daerah (Musda) secara serentak bagi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN kabupaten/kota se-Aceh di Kantor DPW PAN Aceh, Banda Aceh, Minggu (15/2/2026). [Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Aceh melaksanakan musyawarah daerah (Musda) secara serentak bagi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN kabupaten/kota se-Aceh.
Kegiatan tersebut dipusatkan di Kantor DPW PAN Aceh, Banda Aceh, Minggu (15/2/2026), dan menjadi bagian dari konsolidasi organisasi untuk memperkuat struktur partai menjelang agenda politik nasional mendatang.
Musda serentak ini dibuka oleh Ketua Harian DPW PAN Aceh, Razami Dek Cut, dengan peserta terbatas pada para calon formatur dari masing-masing kabupaten/kota. Proses penetapan kepengurusan dilakukan secara terkoordinasi melalui mekanisme daring yang terhubung langsung dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN.
Ketua Harian DPW PAN Aceh, Razami Dek Cut, menyampaikan bahwa pelaksanaan Musda ini merupakan bagian dari agenda strategis partai dalam memastikan kelengkapan struktur organisasi hingga tingkat daerah.
“Kami hari ini mewakili Ketua DPW didampingi Sekretaris Wilayah, Pak Jeffry Sentana. Kami baru saja mengikuti Zoom secara daring yang dilaksanakan oleh DPP dalam rangka pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara secara serentak seluruh DPD kabupaten/kota yang ada di Aceh,” ujar Razami kepada awak media.
Ia menjelaskan, proses Musda berlangsung lancar dan telah menghasilkan keputusan penting terkait kepengurusan di berbagai daerah.
“Alhamdulillah, hari ini berlangsung sukses dan sudah diumumkan kepada para calon. Dari 23 kabupaten/kota di Aceh, sebanyak 19 kabupaten/kota telah ditetapkan kepengurusannya, sementara sisanya masih dalam proses,” katanya.
Menurut Razami, pembentukan kepengurusan baru ini diharapkan dapat mempercepat kerja-kerja organisasi, baik dalam memperkuat struktur internal maupun dalam menjalankan peran partai di tengah masyarakat.
“Mudah-mudahan dengan perlengkapan struktur ini, kami bisa lebih cepat bekerja. Bukan hanya untuk konsolidasi partai, tetapi juga untuk terus hadir membantu masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris DPW PAN Aceh, Jeffry Sentana S. Putra, SE, menegaskan bahwa Musda serentak ini merupakan agenda rutin organisasi yang sangat penting, terutama untuk memenuhi kelengkapan struktur partai sebagai syarat mengikuti Pemilu 2029.
“Hari ini kita menunjuk ketua, sekretaris, dan bendahara di 19 kabupaten/kota di seluruh Aceh. Masih ada empat daerah lagi yang belum ditetapkan karena menunggu proses pendaftaran calon,” kata Jeffry.
Ia menambahkan, penguatan struktur organisasi menjadi prioritas PAN Aceh dalam membangun mesin partai yang solid dan kompetitif.
“Ini merupakan agenda rutin organisasi sebagai Partai Amanat Nasional untuk persiapan mengikuti Pemilu 2029 yang akan datang, sekaligus memenuhi kekosongan organisasi di setiap kabupaten/kota,” ujarnya.
Dalam penyusunan kepengurusan baru, PAN Aceh mengusung kombinasi antara kader senior dan wajah-wajah baru, termasuk figur dari luar partai.
“Kombinasi kepengurusan ini terdiri dari wajah lama yang masih kita pertahankan karena memiliki rekam jejak yang baik, namun juga banyak wajah baru untuk mengisi kekosongan. Bahkan sebagian berasal dari eksternal, termasuk dari antarpartai politik,” ungkap Jeffry.
Menurutnya, regenerasi dan penyegaran struktur menjadi langkah penting untuk memperkuat daya saing partai sekaligus membuka ruang bagi kader-kader potensial.
Selain fokus pada konsolidasi politik, Jeffry juga menekankan pentingnya peran kepengurusan baru dalam merespons persoalan masyarakat, termasuk bencana alam yang kerap terjadi di Aceh.
“Kami berharap pengurus yang baru ini sesuai dengan visi dan misi Partai Amanat Nasional, yakni fokus membantu masyarakat. Apalagi di Aceh sering terjadi bencana banjir, kami meminta kepengurusan baru untuk turun langsung membantu masyarakat dan melakukan aksi solidaritas,” katanya.
Musyawarah daerah (Musda) PAN Aceh menetapkan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di 19 kabupaten/kota yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara.
Di Kabupaten Aceh Barat, kepengurusan dipimpin oleh Siti Ramazan sebagai ketua, didampingi Arhammar Ridho sebagai sekretaris dan M Jusuf Darusman sebagai bendahara.
Di Aceh Besar, Abdul Mucthi ditetapkan sebagai ketua, dengan T Rusta Firdaus sebagai sekretaris dan M Faisal sebagai bendahara.
Sementara itu, di Aceh Jaya, posisi ketua dipercayakan kepada T Irfan TB, dengan Reza Gunaivy sebagai sekretaris dan M Amin J sebagai bendahara.
Untuk wilayah Aceh Selatan, Irpannusir ditunjuk sebagai ketua, didampingi T Irwandi sebagai sekretaris dan Mukhsin sebagai bendahara.
Di Aceh Tamiang, kepemimpinan dipegang oleh Asrial H Asnawi sebagai ketua, Desi Amelia sebagai sekretaris, dan Jamil Hasan sebagai bendahara.
Adapun di Aceh Tengah, Seven Cebro Kobat menjabat ketua, Saradi Wantona sebagai sekretaris, dan Syahrian Fahri sebagai bendahara.
Selanjutnya, di Aceh Tenggara, Rasyid Efendi ditetapkan sebagai ketua, didampingi Gegoh Mustawa Madya sebagai sekretaris dan Sahroni sebagai bendahara.
Di Aceh Timur, Hamdani A Gani menjabat ketua, dengan Teuku Oktaranda sebagai sekretaris dan Andi Muhammad sebagai bendahara.
Sementara itu, di Aceh Utara, kepengurusan dipimpin Fakhrurrazi sebagai ketua, M Aswadi sebagai sekretaris, dan Faisal Muddin sebagai bendahara.
Di Kabupaten Bener Meriah, Muklis dipercaya sebagai ketua, didampingi Usaili sebagai sekretaris dan Mazmin Putra sebagai bendahara.
Di Bireuen, Iswahyudi menjabat ketua, dengan Edi Supriayadi sebagai sekretaris dan Surya Yunus sebagai bendahara.
Adapun di Gayo Lues, Muhammad Amru ditetapkan sebagai ketua, Erwansyah sebagai sekretaris, dan Bukhari Erwansyah sebagai bendahara.
Untuk Kabupaten Pidie, kepengurusan dipimpin Amiruddin sebagai ketua, Jailani sebagai sekretaris, dan Hizbullah sebagai bendahara.
Di Pidie Jaya, Hasan Basri menjabat ketua, didampingi Samsul Bahri sebagai sekretaris dan Irsalil Siddiq sebagai bendahara.
Sementara itu, di Simeulue, Sunardi dipercaya sebagai ketua, dengan Zainuddin sebagai sekretaris dan Ahmad Fuad MR Ibrahim sebagai bendahara.
Di tingkat kota, DPD PAN Banda Aceh dipimpin Aminullah Usman sebagai ketua, Auli Afridzal sebagai sekretaris, dan Yusnimar sebagai bendahara.
Di Kota Lhokseumawe, Hery Herman Saputra menjabat ketua, didampingi Ilham Firdaus sebagai sekretaris dan Muhammad Wali Al Khalidi sebagai bendahara.
Selanjutnya di Kota Sabang, Zulkifli H Adam dipercaya sebagai ketua, dengan Burhan sebagai sekretaris dan Ridwan sebagai bendahara.
Adapun di Kota Langsa, kepengurusan dipimpin Melvita Sari sebagai ketua, Munandar sebagai sekretaris, dan Muammar Yasya Aulana sebagai bendahara.
Sementara itu, kepengurusan DPD PAN di empat daerah lainnya, yakni Aceh Barat Daya, Subulussalam, Nagan Raya, dan Aceh Singkil, masih dalam proses dan belum ditetapkan. [nh]
Sebelumnya
