[Foto: dok warta ekonomi]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan seorang Presiden boleh berkampanye dan memihak dalam Pemilu. Dirinya mengaku tak kaget dengan adanya pernyataan Jokowi tersebut.

"Sudah diprediksi lama," kata Hasto di Taman Budaya Yogyakarta (TBY), Rabu (24/1/2024) malam.

Ia mengatakan pernyataan Jokowi tersebut justru mendapat sentimen negatif dari masyarakat yang mendambakan pemilu adil, dan yang menginginkan agar Pemilu memberi perlindungan bagi semua tanpa membedakan. Ia pun mengimbau agar sebaiknya seorang kepala negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

"Memastikan agar kedaulatan rakyat betul-betul dikedepankan dengan memilih pemimpin yang memiliki gagasan, komitmen kerakyatan, keberpihakan pada wong cilik, dan mampu bertanggung jawab pada lebih dari 270 juta rakyat Indonesia sehingga kekuasaan bukan dikedepankan tetapi ide gagasan dan track record dari pemimpin itu yang seharusnya dapat diangkat oleh pemimpin nasional kita," ucapnya.

PDIP berharap agar Presiden Jokowi dapat menjalankan legacy-nya sebagai pemimpin. Menurutnya keberhasilan seorang pemimpin itu juga diukur bagaimana menyiapkan succesornya melalui suatu proses yang demokratis dan akuntabel.

Saat ditanya bagaimana respons Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mendengar pernyataan Jokowi tersebut, Hasto mengatakan Megawati melakukan kontemplasi mendengarkan suara rakyat dari berbagai kalangan, serta memberikan arahan kepada seluruh tim pemenangan Ganjar-Mahfud untuk turun ke rakyat.

"Suara itu dari rakyat, bukan dari elite," ungkapnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa seorang Presiden diperbolehkan melakukan kampanye saat pemilu berlangsung. Selain itu, Jokowi menyebut seorang Presiden juga boleh memihak pasangan calon tertentu.

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Selain merupakan pejabat publik, kata dia, presiden juga merupakan pejabat politik. Kendati demikian, Jokowi menegaskan dalam berkampanye, Presiden tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

Untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan, Jokowi pun menekankan agar dalam berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara. Saat ditanya apakah ia akan menggunakan kesempatan berkampanye itu, Jokowi tidak menjawab jelas.

"Ya boleh saja saya kampanye tapi yang penting tidak gunakan fasilitas negara," kata dia. [REPUBLIKA.CO.ID]