Penulis Novel, buku sekaligus Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Malikussaleh, Masriadi Sambo. Foto: for Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Malikussaleh, Masriadi Sambo, menilai pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada peringatan 25 tahun Partai Demokrat memiliki pesan yang kuat, terstruktur, dan mudah diterima publik.
Pidato yang disampaikan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Sabtu (5/9/2026), itu mengangkat tiga agenda utama: memajukan ekonomi, menegakkan keadilan, dan menjaga demokrasi. AHY juga mengingatkan kadernya bahwa kekuasaan merupakan amanah rakyat, bukan milik pribadi atau kelompok tertentu.
Menurut Masriadi, penggunaan tiga agenda tersebut merupakan strategi komunikasi politik yang efektif. Pesannya sederhana, mudah diingat, dan menyentuh persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat.
“Secara komunikasi politik, pidato AHY memiliki struktur pesan yang kuat. Ekonomi, keadilan, dan demokrasi merupakan tiga isu yang saling berhubungan. Ekonomi tanpa keadilan akan melahirkan ketimpangan, sedangkan kekuasaan tanpa demokrasi berpotensi kehilangan kontrol publik,” kata Masriadi dalam keterangannya kepada Dialeksis.com.
Ia melihat AHY berusaha membawa Demokrat keluar dari politik yang semata-mata berorientasi pada perebutan kekuasaan. Pesan bahwa keberhasilan politik harus diukur dari peningkatan kesejahteraan masyarakat dinilai relevan ketika publik menghadapi kenaikan harga, tekanan daya beli, dan kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak.
Namun, Masriadi mengingatkan bahwa pidato politik tidak boleh berhenti sebagai rangkaian kalimat yang menarik. Gagasan “Ekonomi Naik Kelas” perlu diterjemahkan menjadi sasaran yang konkret dan dapat diukur.
“Publik perlu mengetahui berapa banyak pekerjaan yang ingin diciptakan, bagaimana UMKM diperkuat, bagaimana ketimpangan antarwilayah dikurangi, dan sejauh mana pembangunan dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Tanpa ukuran yang jelas, gagasan besar berisiko tinggal sebagai slogan,” ujarnya.
Dalam pidatonya, AHY menyebut keberhasilan pembangunan tidak cukup dinilai dari pertumbuhan ekonomi dan besarnya investasi. Menurutnya, pembangunan harus menghasilkan pekerjaan berkualitas, memperkuat daya beli, serta membantu petani, nelayan, buruh, guru, tenaga kesehatan, dan pelaku UMKM memperbaiki taraf hidup.
Dilema sebagai Bagian Pemerintahan
Masriadi juga menyoroti posisi Demokrat sebagai bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Posisi tersebut, menurutnya, membuat pesan kritis AHY menghadapi ujian yang lebih kompleks.
“Demokrat saat ini bukan partai di luar pemerintahan. Karena itu, kritik yang disampaikan tidak cukup diarahkan ke ruang publik. Kritik harus diperjuangkan dari dalam pemerintahan melalui perbaikan kebijakan, pengawasan anggaran, dan kinerja para kader yang memegang jabatan publik,” katanya.
Ia menilai pernyataan AHY yang meminta kader mendukung pemerintah tanpa menutup mata terhadap persoalan rakyat merupakan sikap konstruktif. Namun, publik akan menguji apakah Demokrat berani menyampaikan koreksi ketika kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.
“Menjadi bagian dari koalisi bukan berarti kehilangan daya kritis. Loyalitas kepada pemerintahan harus diletakkan dalam kerangka loyalitas yang lebih besar kepada rakyat dan konstitusi,” jelasnya.
AHY dalam pidatonya meminta kader Demokrat membantu menyukseskan kebijakan pemerintah yang baik sekaligus memperbaiki kebijakan yang belum sempurna.
Demokrasi Dimulai dari Internal Partai
Masriadi turut mengapresiasi perhatian AHY terhadap netralitas TNI, Polri, dan aparatur sipil negara serta larangan menggunakan fasilitas negara bagi kepentingan politik. Pesan tersebut dinilai penting untuk menjaga kompetisi politik yang adil.
Meski demikian, komitmen menjaga demokrasi harus dimulai dari tubuh partai sendiri. Demokrat perlu memperkuat demokrasi internal, membuka ruang kritik, melakukan kaderisasi berkelanjutan, dan mengedepankan sistem merit dalam menentukan calon pemimpin.
“Partai tidak cukup hanya menyerukan demokrasi kepada negara. Demokrasi harus terlihat dalam proses pengambilan keputusan, rekrutmen kader, penentuan calon legislatif dan kepala daerah, serta pengelolaan organisasi,” ujarnya.
Menurut Masriadi penulis fiksi romansa best seller, Cinta Kala Perang (2014) diterbitkan oleh PT Elex Media Komputindo lanjut menjelaskan, bahwa keterbukaan terhadap kritik akan menentukan apakah Demokrat mampu tetap relevan pada 25 tahun kedua perjalanannya. Pernyataan AHY bahwa partainya harus mendengar sebelum berbicara perlu diwujudkan melalui ruang dialog yang rutin dan inklusif hingga ke daerah.
“Forum mendengar rakyat jangan hanya digelar menjelang pemilu. Partai harus membangun mekanisme permanen untuk menyerap aspirasi masyarakat, melaporkan tindak lanjutnya, dan menjelaskan kebijakan yang telah diperjuangkan,” katanya.
Jangan Terjebak Komunikasi Elektoral
Masriadi menilai pidato AHY juga dapat dibaca sebagai upaya memperkuat posisi dan kepemimpinannya dalam percaturan politik nasional. Tafsir tersebut wajar muncul karena pidato disampaikan dengan narasi kebangsaan, kekuasaan, dan masa depan Demokrat.
Namun, ia mengingatkan agar komunikasi politik AHY tidak terlalu cepat terjebak dalam nuansa kontestasi Pemilu 2029. Fokus utama semestinya diarahkan pada penyelesaian masalah masyarakat dan pembuktian kinerja Demokrat di pemerintahan.
“Jika pesan politik terlalu dominan menonjolkan figur, publik dapat membacanya sebagai pemanasan menuju kontestasi berikutnya. Karena itu, narasi kepemimpinan perlu diimbangi dengan prestasi, kebijakan, dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tuturnya.
Menurut Masriadi, langkah paling konstruktif ialah menerjemahkan pidato tersebut menjadi peta jalan perjuangan Demokrat yang dilengkapi target, waktu pelaksanaan, penanggung jawab, dan laporan capaian kepada publik.
“Pidato AHY telah berhasil membuka harapan. Sekarang Demokrat harus membuktikan bahwa ekonomi, keadilan, dan demokrasi bukan sekadar tema peringatan ulang tahun, melainkan pedoman dalam mengambil keputusan politik,” pungkas penulis buku Media Relations Kontemporer: Teori dan Praktik.
Sebelumnya
