Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Foto: Tangkapan layar Dialeksis.com
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan tiga agenda utama perjuangan partainya memasuki usia seperempat abad yaitu memajukan ekonomi, menegakkan keadilan, dan menjaga demokrasi.
Penegasan itu disampaikan AHY dalam pidato politik bertajuk “Demokrat Bersama Rakyat: Memajukan Ekonomi, Menegakkan Keadilan, dan Menjaga Demokrasi”. Pidato tersebut direkam dalam rangkaian peringatan 25 tahun Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Sabtu malam (5/9/2026), kemudian disiarkan melalui sejumlah televisi nasional pada Senin (7/9/2026).
Dalam pidatonya, AHY meminta seluruh kader Demokrat tidak menutup mata terhadap persoalan nyata yang masih dihadapi masyarakat. Tekanan harga kebutuhan pokok, sulitnya memperoleh pekerjaan layak, melemahnya daya beli, serta perjuangan UMKM memperluas pasar harus menjadi perhatian politik partai.
Menurut AHY, kebijakan ekonomi tidak boleh hanya dinilai dari tingginya pertumbuhan, besarnya investasi, atau deretan angka statistik. Keberhasilan pembangunan harus diukur dari banyaknya lapangan kerja yang tercipta, meningkatnya pendapatan keluarga, dan semakin luasnya kesempatan masyarakat memperbaiki taraf hidup.
“Itulah ekonomi naik kelas: ekonomi yang tidak hanya membuat angka naik, tetapi juga membuat kehidupan rakyat ikut naik,” kata AHY.
Ia kemudian merumuskan tiga prioritas ekonomi yang perlu diperjuangkan Demokrat. Pertama, menciptakan pekerjaan berkualitas melalui investasi, hilirisasi, industri, ekonomi kreatif, ekonomi digital, serta pengembangan sektor masa depan.
Kedua, menjaga daya beli dan memperkuat ekonomi keluarga. Dalam konteks ini, AHY menaruh perhatian pada peran perempuan, pelaku UMKM, pekerja informal, serta kelompok kelas menengah yang selama ini ikut menggerakkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja.
Ketiga, membuka jalan agar lebih banyak masyarakat keluar dari kemiskinan dan menjadi mandiri. Bantuan pemerintah, menurut dia, harus menjadi jembatan menuju kemandirian, bukan membuat masyarakat terus bergantung.
AHY juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur bukanlah tujuan akhir. Infrastruktur harus menjadi sarana memperbaiki kehidupan manusia, memperluas konektivitas, membuka pusat pertumbuhan baru, dan menghadirkan kesejahteraan secara lebih merata.
Pembangunan, lanjutnya, tidak boleh mengorbankan lingkungan. Kekayaan sumber daya alam memang harus diolah untuk menghasilkan nilai tambah dan lapangan pekerjaan, tetapi generasi mendatang tidak boleh dipaksa menanggung kerusakan akibat pertumbuhan ekonomi hari ini.
Keadilan Tak Boleh Dipengaruhi Kekuasaan
Memasuki agenda kedua, AHY mengatakan keadilan bukan berarti semua orang harus memperoleh hasil yang sama. Keadilan adalah ketika setiap warga negara mendapatkan kesempatan yang setara untuk maju, tanpa dibatasi latar belakang ekonomi, daerah asal, maupun kondisi keluarganya.
Ia mencontohkan anak yang lahir di Aceh dan Papua harus memiliki peluang untuk memperoleh pendidikan dan masa depan yang sama baiknya dengan anak yang tumbuh di Jakarta. Karena itu, Demokrat mendukung Program Sekolah Rakyat serta revitalisasi madrasah dan pondok pesantren sebagai jalan memperluas mobilitas sosial.
Dalam penegakan hukum, AHY mengingatkan seluruh kader Demokrat agar tidak meminta perlakuan istimewa. Partai, katanya, tidak boleh membela seseorang yang bersalah hanya karena yang bersangkutan merupakan kawan politik. Sebaliknya, orang yang benar juga tidak boleh diserang hanya karena dianggap sebagai lawan.
AHY turut menegaskan komitmen Demokrat mendukung pemberantasan korupsi, menutup kebocoran kekayaan negara, serta memastikan proyek strategis nasional dikelola secara akuntabel. Kepastian hukum dinilainya menjadi fondasi bagi kepercayaan rakyat dan dunia usaha.
Kekuasaan Memiliki Batas Waktu
Pada agenda menjaga demokrasi, AHY mengatakan demokrasi tidak boleh berhenti pada penyelenggaraan pemilu. Demokrasi juga membutuhkan pemerintahan yang bertanggung jawab, hukum yang dipercaya, pers dan masyarakat sipil yang bebas, serta mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan yang sehat.
Ia menekankan pentingnya menjaga netralitas TNI, Polri, intelijen, aparat penegak hukum, aparatur sipil negara, dan seluruh perangkat negara dalam setiap kontestasi politik. Fasilitas negara, menurut AHY, harus digunakan untuk melayani masyarakat, bukan kepentingan politik praktis.
AHY juga mengingatkan bahwa kekuasaan tidak dapat dimiliki seseorang atau kelompok untuk selamanya.
“Kekuasaan adalah amanat rakyat yang memiliki batas waktu,” tegasnya.
Ia mencontohkan transisi pemerintahan setelah dua periode kepemimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang berlangsung secara damai dan demokratis. Bagi AHY, siapa pun yang menang dalam pemilu harus menang karena memperoleh kepercayaan rakyat, sedangkan pihak yang kalah wajib menghormati kehendak rakyat.
Sebagai bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Demokrat, kata AHY, berkewajiban mendukung dan mengawal kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Program yang belum sempurna harus dibantu untuk diperbaiki dengan tetap jujur terhadap realitas yang dirasakan rakyat.
“Yang kita perjuangkan adalah keberhasilan Indonesia,” ujarnya.
Menutup pidatonya, AHY meminta kader Demokrat di pemerintahan menggunakan kekuasaan untuk melayani. Kader di parlemen diminta memperjuangkan legislasi dan anggaran yang berpihak kepada rakyat, sementara kepala daerah harus menghadirkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan dekat dengan masyarakat.
Kepada kader di akar rumput, AHY berpesan agar mereka tidak hanya mendekati masyarakat ketika membutuhkan suara. Adapun kader muda diminta terus belajar, bekerja, menjaga integritas, serta menghadirkan politik yang membawa harapan.
“Dua puluh lima tahun pertama adalah sejarah. Dua puluh lima tahun berikutnya adalah tanggung jawab kita,” demikian pesan AHY. [red]
Sebelumnya
