Kepala Badan Gizi Nasional, Prof. Dr. Ir. Dadan Hindayana. Foto: Inews/Raka
DIALEKSIS.COM | Aceh - Keluhan terhadap kinerja Kepala Perwakilan Regional Badan Gizi Nasional (Kareg BGN) Provinsi Aceh, Mustafa Kamal, menguat dari kalangan dunia usaha.
Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPEMBI) Aceh menilai lemahnya komunikasi dan koordinasi telah menghambat operasional mitra lapangan dalam pelaksanaan program strategis pemerintah.
Ketua GAPEMBI Aceh, Muhammad Mada atau akrab disapa Cek Mada, mengatakan organisasinya menerima banyak laporan dari pelaku usaha mitra dapur yang mengalami kesulitan berkoordinasi dengan pimpinan BGN di daerah.
“Kami mengalami banyak hambatan operasional karena sulit berkomunikasi dengan Kepala BGN Aceh. Bahkan untuk bertemu secara langsung pun sangat susah, terkesan eksklusif,” kata Cek Mada kepada Dialeksis, Senin, 19 Januari 2026.
Menurut Cek Mada, persoalan tersebut berdampak langsung pada lambannya penanganan masalah teknis di lapangan. Ketika terjadi kendala pada mitra dapur, kata dia, respons yang dibutuhkan kerap tidak bisa dilakukan segera.
GAPEMBI mencatat sejumlah persoalan berulang, mulai dari kepala perwakilan yang sulit dihubungi, pertemuan koordinasi yang tertunda, hingga sikap yang dinilai kurang responsif terhadap keluhan mitra.
Dialeksis kemudian mengonfirmasi keluhan tersebut kepada Kepala Badan Gizi Nasional, Prof. Dr. Ir. Dadan Hindayana. Dadan mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan klarifikasi internal.
“Terima kasih atas informasinya. Kita akan lakukan cross-check terlebih dahulu,” ujar Dadan.
Ia menegaskan, setiap persoalan harus dilihat secara berimbang. “Kami wajib mendengarkan kedua belah pihak sebelum mengambil keputusan.”
Sorotan terhadap lemahnya komunikasi di tubuh BGN Aceh juga datang dari aparat keamanan. Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., menilai buruknya koordinasi dapat berdampak serius terhadap stabilitas pelaksanaan program pangan nasional.
Menurut dia, keterlambatan merespons persoalan di lapangan berpotensi mengganggu jalur keamanan dan distribusi dalam program food security yang menjadi prioritas pemerintah pusat.
“Program pangan dan gizi berkaitan langsung dengan stabilitas sosial. Jika komunikasi dan koordinasi lemah, maka potensi gangguan di lapangan akan meningkat,” kata Kapolda.
Ia menambahkan, diperlukan sistem komunikasi yang cepat dan terbuka antarinstansi agar setiap hambatan dapat segera diatasi. Polda Aceh, kata dia, siap memfasilitasi koordinasi lintas sektor demi memastikan program nasional berjalan aman dan tepat sasaran.
Sebelumnya
