Ketua GAPEMBI Aceh yang akrab disapa Cek Mada. Foto: Dialeksis.com
DIALEKSIS.COM | Aceh - Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Aceh mendesak pencopotan Kepala Perwakilan Regional Aceh Badan Gizi Nasional (BGN), Mustafa Kamal. Desakan itu muncul setelah GAPEMBI menilai Mustafa tak kooperatif dalam mendukung pelaksanaan program “Makan Bergizi Gratis” di provinsi itu.
“Kami mengalami banyak hambatan operasional karena sulit berkomunikasi dengan kepala perwakilan, bahkan susah ditemui secara langsung yang terkesan sangat eksklusif. Saat ada persoalan di mitra dapur, penanganannya tidak bisa segera dilakukan,” ujar Muhammad Mada, Ketua GAPEMBI Aceh yang akrab disapa Cek Mada, kepada Dialeksis. Menurut Mada, kondisi itu mengganggu efektivitas distribusi dan kualitas program yang menyasar keluarga rentan.
GAPEMBI, kata Mada, mencatat beberapa masalah teknis dan administratif yang berulang, seperti kepala perwakilan susah dihubungi, pertemuan koordinasi terhambat, serta sikap yang dianggap tidak responsif terhadap keresahan mitra lapangan.
“Seringkali alasan yang disampaikan Mustafa adalah sedang berada di luar daerah, sehingga komunikasi dan tindak lanjut terhambat,” tuturnya.
Selain keluhan dari mitra pelaksana, informasi yang diperoleh Dialeksis menyebutkan bahwa komunikasi antara Pemerintah Provinsi Aceh dan perwakilan BGN cenderung berlangsung secara eksklusif, yang menurut GAPEMBI turut memperlebar jarak koordinasi dengan pihak swasta dan organisasi pelaksana program di tingkat lokal.
Menyoal dampak, GAPEMBI memperingatkan bila masalah koordinasi berlanjut, target cakupan dan mutu pangan bergizi bagi penerima manfaat berisiko terganggu. “Program ini bukan sekadar pencitraan. Jika koordinasi macet, masyarakat yang membutuhkanlah yang akhirnya dirugikan,” kata Mada.
GAPEMBI mendesak agar BGN pusat mengevaluasi kinerja kepala perwakilan Aceh dan mempertimbangkan pergantian pejabat demi kelancaran program. Seruan ini sekaligus menjadi peringatan bagi otoritas terkait untuk memperkuat mekanisme komunikasi antar-pemangku kepentingan, terutama dalam program yang melibatkan banyak pihak lapangan.
Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Mustafa Kamal maupun Kantor Perwakilan BGN Aceh terkait tudingan tersebut. Upaya konfirmasi kepada pihak BGN pusat juga belum menghasilkan keterangan resmi.
Kasus ini menjadi pengingat bagi penyelenggara program publik selain sumber daya, keberhasilan intervensi gizi bergantung pada koordinasi yang cepat, transparan, dan responsif antar-lini dari pusat sampai dapur mitra di daerah.
Sebelumnya
