DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam upaya memperkuat demokrasi dan mengajak generasi muda Aceh untuk terlibat secara aktif dalam proses politik, Koalisi Anak Muda Democracy Resilience (KAMu DemRes) melakukan advokasi terkait aksesibilitas dan keterlibatan orang muda dalam berbagai tingkatan proses pemilihan umum. 

Raudhatul Hasanah Lie, Koordinator KAMu DemRes, menekankan bahwa aksesibilitas adalah aspek penting yang perlu diusahakan agar demokrasi dapat diakses oleh seluruh kelompok, termasuk orang muda.

“Aksesibilitas ini penting karena dari pengalaman pemilu dan pilkada sebelumnya, sering kali ada kelompok yang kesulitan mengakses informasi maupun terlibat dalam proses politik. Kami di KAMu DemRes berusaha memperjuangkan agar aksesibilitas ini diperhatikan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP),” ungkap Raudhatul kepada Dialeksis.com, Selasa (29/10/2024).

KAMu DemRes juga mendorong keterlibatan orang muda bukan hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai penyelenggara pemilu seperti anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). 

Langkah ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem pemilihan dan bagaimana proses tersebut berjalan dari dalam.

“Ketika orang muda ikut terlibat langsung sebagai PPK atau PPS, mereka jadi paham proses pemilihan yang sebenarnya dan bisa memberikan masukan kepada KIP kota atau provinsi jika ada hal yang perlu diperbaiki,” lanjut Raudhatul.

Langkah ini dinilai berhasil, terlihat dari adanya beberapa anggota KAMu DemRes yang terpilih menjadi bagian dari PPK dan PPS di berbagai daerah pada pemilu sebelumnya. 

Mereka membawa perspektif baru yang membangun dan mendorong transparansi di lingkup penyelenggaraan pemilu di Aceh.

KAMu DemRes ingin agar orang muda di Aceh memahami bahwa demokrasi lebih dari sekadar politik praktis atau sekadar pemilihan. 

Raudhatul menekankan pentingnya memahami demokrasi sebagai sistem yang lebih luas, yang mencakup kebijakan, regulasi, dan faktor lain yang mendukung ketahanan demokrasi.

“Demokrasi bukan sekadar politik praktis. Apapun yang mengganggu sistem demokrasi kita harus kita anggap sebagai isu demokrasi. Karena itu, kami di KAMu DemRes bicara soal kebijakan dan regulasi yang mendukung ketahanan demokrasi,” jelas Raudhatul.

KAMu DemRes juga aktif dalam meng-counter kampanye hitam yang kerap dilontarkan terhadap perempuan yang ingin berperan di dunia politik. 

Raudhatul menyebutkan bahwa salah satu isu lama yang terus diangkat adalah larangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin, yang menurutnya hanyalah senjata politik usang yang kerap disalahgunakan.

“Isu perempuan dilarang menjadi pemimpin itu sebenarnya sudah basi. Kami melihat bahwa itu hanya penyelewengan penafsiran yang dijadikan senjata untuk melemahkan posisi perempuan. Bahkan dalam sejarah Islam, perempuan pernah menjadi pemimpin dalam peperangan. Jadi, ini bukan tentang agama, tapi tentang bagaimana perempuan terus dibatasi dalam politik,” tandasnya.

Raudhatul menambahkan bahwa kampanye hitam semacam itu tidak seharusnya masih bergaung di era serba digital seperti sekarang. 

"Sekarang sudah era 5G, semua sudah serba digital. Masa iya, masih ada yang berpikir bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin? Ini jelas menghambat perkembangan demokrasi kita,” katanya.

Selain itu, Raudhatul berharap orang muda Aceh mau aktif mengambil peran penting dalam proses demokrasi, bukan sekadar menjadi penonton di hari pemilihan. 

KAMu DemRes memberikan dorongan agar orang muda yang ada di berbagai wilayah, khususnya yang merantau, tetap aktif terlibat meskipun mereka tidak berada di daerah asalnya.

Langkah KAMu DemRes untuk mengajak orang muda terlibat aktif dan menyadari perannya dalam sistem demokrasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Aceh dan Indonesia secara keseluruhan. 

Menurut Raudhatul, demokrasi yang kuat membutuhkan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda yang memiliki semangat dan idealisme tinggi untuk membawa perubahan.

Dengan pergerakan ini, KAMu DemRes berharap dapat menciptakan generasi muda Aceh yang tidak hanya kritis, tetapi juga mampu bertindak untuk memperbaiki sistem politik dan demokrasi yang ada, menjadikannya lebih inklusif dan kuat di masa mendatang.

“Kami ingin teman-teman yang merantau, yang mungkin KTP-nya masih di kampung halaman, bisa kembali dan ikut serta sebagai bagian dari pengurus pemilu. Dengan begitu, mereka bisa benar-benar melihat bagaimana sistem ini berjalan dari dalam,” pungkas Raudhatul. [nh]