Presiden ke-2 RI Soeharto. Foto: wiki commons
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden ke-2 RI Soeharto kembali menjadi sorotan publik seiring pengakuan resmi negara atas jasa-jasa besarnya selama memimpin Indonesia. Upacara Hari Pahlawan 2025 di Istana Negara diwarnai penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, suatu keputusan yang disebut Partai Golkar sebagai penghormatan atas kontribusi Soeharto dalam membangun fondasi pembangunan nasional.
Selama lebih dari tiga dekade masa Orde Baru (1967 - 1998), Soeharto dianggap telah menorehkan berbagai prestasi di bidang ekonomi, politik, dan pembangunan. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional didasarkan pada fakta sejarah perjuangannya di berbagai bidang.
Jasa-jasa Soeharto antara lain ditunjukkan sejak masa Revolusi, dengan keterlibatannya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 dan pertempuran di Ambarawa serta Semarang, hingga perannya sebagai Komandan Operasi Mandala pembebasan Irian Barat pada 1962. “Kiprah Presiden Soeharto dalam pembangunan lima tahunan... telah membantu dalam pengentasan kemiskinan,” ujar Fadli Zon, merujuk pada program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) era Soeharto.
Di bidang stabilitas nasional, Soeharto dikenal berperan memulihkan keamanan pasca percobaan kudeta Gerakan 30 September 1965. Sejumlah tokoh menilai langkah Soeharto menumpas G30S/PKI berhasil menyelamatkan negara dari krisis politik kala itu.
Ari Saputra, Ketua Pemuda Pancasila Nagan Raya, Aceh, menyebut Soeharto memiliki jasa besar menegakkan ketertiban pasca 1965, “antara lain penumpasan G30S PKI”, di samping membangun kedaulatan pangan dan energi serta menekan inflasi tinggi. Stabilitas politik yang terjaga di era Orde Baru dianggap menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun berikutnya.
Di sektor ekonomi dan pembangunan, kepemimpinan Soeharto kerap dikaitkan dengan laju pertumbuhan tinggi dan program pembangunan nasional yang terencana. Melalui serangkaian Repelita, pemerintah Orde Baru fokus pada swasembada pangan, industrialisasi, dan pembangunan infrastruktur.
Hasilnya, Indonesia mencapai swasembada beras pada era 1980-an, dan berhasil menekan laju inflasi yang sempat melambung di era 1960-an. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan Soeharto berperan besar dalam “membangun kedaulatan pangan dan energi, menekan inflasi tinggi, serta membawa Indonesia dikenal sebagai salah satu kekuatan ekonomi di Asia pada masanya”. Berbagai proyek pembangunan diwujudkan selama masa pemerintahannya, mulai dari pengembangan industri dasar hingga perluasan akses pendidikan dan kesehatan.
Pengakuan atas jasa-jasa Soeharto tersebut kini telah diabadikan melalui gelar Pahlawan Nasional yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2025. Pemerintah menyerukan agar penghargaan ini dilihat sebagai momentum rekonsiliasi dan pembelajaran sejarah, tanpa menafikan catatan kelam di masa lalu.
“Marilah sekali lagi kita belajar untuk melihat yang baik, melihat jasa-jasanya,” kata Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, mengajak publik menghargai kontribusi para tokoh bangsa secara objektif meski menyadari tiap pemimpin memiliki kekurangan. Dengan demikian, warisan pembangunan yang ditinggalkan Soeharto dapat menjadi pelajaran berharga bagi generasi penerus, seiring bangsa Indonesia terus mengevaluasi dan merefleksikan perjalanan sejarahnya.
Sebelumnya