Muhammad Nur, SH, selaku Relawan Mualem Dek Fad. Foto: Dialeksis.com

DIALEKSIS.COM | Aceh - Kebijakan pertambangan yang dikeluarkan oleh Pj Gubernur Aceh Bustami menuai kritik keras dari berbagai kalangan. Muhammad Nur, SH, selaku Relawan Mualem Dek Fad, mengungkapkan keprihatinannya terhadap penerbitan 9 izin tambang yang dinilai terlalu cepat dalam kurun waktu 5 bulan masa jabatan Bustami sebagai Pj Gubernur Aceh.

"Ini menunjukkan lepas kontrolnya Bustami dalam mengelola sektor tambang demi kekuasaan," ujar Muhammad Nur dalam pernyataannya kepada Dialeksis.com, Selasa (12/11).

Menurut Muhammad Nur, kondisi ini mencerminkan gaya kepemimpinan yang mengutamakan kekuasaan dan indikasi keinginan menjadi konglomerat tersembunyi. 

Hal ini, menurutnya, terlihat dari kemampuan finansial yang dimiliki Bustami sebagai mantan PNS yang kini mencalonkan diri sebagai Gubernur Aceh.

"Nasib pengusaha pertambangan hingga kini masih belum bisa melakukan operasi produksi karena berbagai masalah di lapangan, mulai dari keamanan, sosial, hingga lingkungan hidup yang tak bisa diselesaikan dengan cepat," jelasnya.

Muhammad Nur juga menyoroti potensi dampak politik yang mungkin timbul jika Bustami terpilih. 

"Ada kekhawatiran serius tentang pembalasan dendam terhadap pendukung 02 yang dapat mempengaruhi hubungan eksekutif dan legislatif, terutama dalam pembahasan anggaran dan kebijakan," tegasnya.

Sebagai solusi, Muhammad Nur meyakini bahwa di bawah kepemimpinan Mualem Dek Fad, program-program pembangunan Aceh akan berjalan lebih mulus. Keyakinan ini diperkuat dengan dukungan dari Partai Gerindra yang diketuai langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden tentunya tidak ingin melihat kader partainya dikalahkan oleh mantan PNS dari kubu Surya Paloh," tambahnya.

Muhammad Nur juga mengingatkan masyarakat Aceh untuk berhati-hati terhadap politik uang menjelang pemilihan. Ia menekankan pentingnya mempertahankan semangat advokasi untuk perpanjangan Otsus dan implementasi UUPA.

"Aceh masih hidup di bawah garis kemiskinan yang ekstrem. Hanya pemimpin selevel Mualem Dek Fad yang mampu menjalin komunikasi politik efektif dengan Presiden, DPRA, DPR, dan DPD yang merupakan koalisi Partai Aceh," tutupnya.