Manajer Pemantauan Sekretaris Nasional JPPR Aji Pangestu. Foto: Antara/Tri Meilani Ameliya

DIALEKSIS.COM | Nasional - Menurut data yang dikumpulkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), angka kematian petugas pemilu pada tahun 2024 telah mencapai setidaknya 71 orang, sementara lebih dari 4.500 lainnya tercatat sakit. Ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dari pemilu sebelumnya dan menimbulkan kekhawatiran serius terkait keselamatan dan kesejahteraan para petugas.

Kondisi ini menciptakan deja vu dari kejadian serupa yang terjadi saat pemilu tahun 2019, meskipun sejumlah langkah pencegahan telah diambil. Menyikapi hal tersebut, Manajer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Aji Pangestu, menyerukan agar evaluasi menyeluruh dilakukan segera.

"KPU gagal melakukan pencegahan dan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menekan risiko kecelakaan kerja saat pemilu serentak 2024," ujar Aji kepada Dialeksis (21/02/2024).

"Harusnya kita belajar dari pengalamanPemilu 2019 dan menggunakan itu sebagai tolak ukur untuk mereformasi tata kelola kepemiluan, khususnya dalam mengatasi masalah maraknya petugas penyelenggara yang meninggal di lapangan." Jelasnya lagi.

Menurut Aji, salah satu solusi yang bisa diimplementasikan adalah dengan memisahkan pemilu di tingkat nasional dan lokal.

"Karena sistem pemilihan kita yang kompleks dan rumit, menurut saya harusnya dipisahkan, pemilu yang nasional ya nasional, yang lokal ya lokal. Itu akan lebih memudahkan," usulnya.

Aji lebih mendalam menjelaskan, risiko berjalannya pemilu serentak seperti di 2024 adalah terkait dengan fokus pemilih hanya pada kandidat presiden dan wakil presiden, yang membuat para calon anggota legislatif atau caleg terlupakan. 

"Hal ini menunjukkan perlunya perubahan dalam strategi dan manajemen pemilu untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua petugas pemilu, serta memastikan partisipasi yang seimbang dalam proses demokrasi," tutupnya. [ra]