DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Per 21 Agustus 2024, daya serap Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2024 baru mencapai 47,7%, sementara 571 paket proyek belum ditandatangani kontraknya.

Kondisi ini dinilai menjadi tantangan besar bagi Pj Gubernur Aceh yang baru dilantik, Dr Safrizal.

Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak agar Pj Gubernur Aceh lebih fokus pada peningkatan daya serap anggaran. Berdasarkan data yang ditayangkan secara real-time melalui Monitor P2K APBA Aceh, capaian daya serap hingga Agustus ini dianggap masih jauh dari target.

Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menyatakan bahwa terdapat 571 paket atau 38,3% dari total proyek APBA yang belum ditandatangani kontraknya, meskipun pemenangnya sudah ditentukan.

Nasruddin mengungkapkan bahwa sejumlah faktor non-teknis, terutama terkait pembagian fee, menjadi penyebab utama terhambatnya penandatanganan kontrak oleh rekanan.

"Sebagai contoh, ada paket proyek aspirasi dewan yang setelah tender sudah diarahkan kepada rekanan tertentu. Biasanya, rekanan tidak memiliki dana untuk menyetor di awal dan menunggu pencairan uang muka," kata Nasruddin kepada Dialeksis.com, Kamis (22/8/2024).

Ia menegaskan, campur tangan non-teknis, apalagi politis, seharusnya dihindari agar tidak merugikan rakyat. "Bisa dibayangkan, ratusan paket belum berkontrak, kapan lagi akan dikerjakan, mengingat waktu berakhirnya tahun anggaran semakin dekat," ujarnya.

Nasruddin juga mengkritik peran Inspektorat yang dinilainya seharusnya lebih proaktif. "Jika anggota dewan sudah ikut bermain proyek, siapa lagi yang akan mengawasi? Bukankah dewan itu seharusnya bertugas sebagai pengawas anggaran?" tutupnya.***