Diskusi yang diinisiasi oleh Gerlaka pemuda subuh (GPS) Aceh dengan tema anak muda dan otsus Aceh di Banda Aceh, Sabtu, 26 Juli 2025. Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh, Ust. Dr. H. Yusrizal Zainal, M.Si, mengatakan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang menjadi tulang punggung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh harus diperjuangkan.
Menurutnya, dana ini bukan semata-mata soal keistimewaan, melainkan soal kebutuhan riil masyarakat Aceh yang memiliki latar belakang sejarah dan tantangan tersendiri.
"Intinya, apa yang sedang diupayakan secara real, ini merupakan kebutuhan masyarakat Aceh," tegas Ust. Yusrizal kepada Dialeksis.com setelah diskusi yang diinisiasi oleh Gerlaka pemuda subuh (GPS) Aceh dengan tema anak muda dan otsus Aceh di Banda Aceh, Sabtu, 26 Juli 2025.
Menurutnya, kondisi fiskal Aceh tidak bisa disamakan dengan provinsi lain di Indonesia. “Kita berangkat dari kondisi konflik yang berkepanjangan, lalu disusul oleh bencana besar tsunami. Starting point kita berbeda dengan daerah lain,” jelasnya.
Dalam pandangan Ust. Yusrizal, keberadaan dana Otsus tidak hanya menjadi bentuk perhatian negara terhadap keistimewaan Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, namun juga sebagai bentuk keadilan fiskal.
“Dalam hitung-hitungannya, memang ini sebuah kebutuhan real. Adanya support yang harus diberikan oleh Pemerintah Aceh, di samping memang aspek kekhususan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa idealnya, pemerintah pusat memberi atensi yang lebih besar terhadap keberlangsungan dana Otsus, termasuk pengalokasian dana khusus yang sifatnya lebih fleksibel dan sesuai dengan konteks lokal Aceh.
“Sebelumnya pemerintah sudah menunjukkan kebijakan yang arif setelah digolkan dan diakomodir oleh pemerintah pusat karena berangkat dari kebutuhan masyarakat Aceh sendiri,” ujarnya.
Meski demikian, Yusrizal juga menyadari bahwa keberlangsungan pembangunan Aceh tidak boleh hanya bergantung pada dana Otsus semata.
Ia mendorong agar pemerintah daerah dan masyarakat Aceh mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada, disertai dengan manajemen yang lebih baik dan skala prioritas yang jelas.
"Kita tidak hanya mengandalkan status kekhususan, tapi juga harus bisa memaksimalkan apa yang sudah ada. Kita kelola dengan baik, sesuai kebutuhan, dengan skala prioritas dan manajemen yang terukur,” pungkasnya.
Sebelumnya
