Bung Hatta, Gus Dur, dan Gibran di Ujung Jabatan

ilustrasi. Foto: hasil olahan AI 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pukul 10.15 WIB, Kamis, 12 November 2026, Presiden Prabowo Subianto menerima surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Merdeka. Siangnya, Gibran menyerahkan surat pernyataan berhenti kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Senayan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemudian membatalkan rapat paripurna yang sedianya membahas usul hak menyatakan pendapat terhadap Gibran pukul 14.00 WIB. 

Keputusan Gibran untuk mundur mengingatkan pada langkah Mohammad Hatta pada 1956. Tekanan dari Senayan yang mendahuluinya membawa ingatan pada pemberhentian Abdurrahman Wahid pada 2001. Ketiganya menghadapi perselisihan di pucuk pemerintahan. Cara mereka menjaga agar ketegangan politik tak meluas terlihat dari pilihan yang mereka ambil di ujung jabatan.

Bung Hatta Memilih Meletakkan Jabatan

Dalam surat bertanggal 20 Juli 1956 kepada Ketua DPR Sartono, Mohammad Hatta menyebut DPR hasil pemilihan umum sudah bekerja dan Konstituante telah terbentuk. Ia akan meletakkan jabatan setelah Konstituante dilantik. Pengunduran diri wakil presiden pertama itu berlaku pada 1 Desember 1956. 

Di balik surat itu ada perbedaan arah. Sejarawan Erwin Kusuma, dalam diskusi Arsip Nasional Republik Indonesia, menyebut Hatta berpijak pada demokrasi parlementer, sementara Bung Karno mengusung Demokrasi Terpimpin. Hatta juga memandang ruang gerak wakil presiden terbatas dalam sistem yang menempatkan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Dalam ekonomi, Hatta menempatkan koperasi sebagai penopang ekonomi rakyat. Ia melihat usaha bersama sebagai cara rakyat membangun kemandirian ekonomi. 

Hampir tiga tahun setelah Hatta mundur, Sukarno menyampaikan pidato Penemuan Kembali Revolusi Kita pada 17 Agustus 1959. Pidato yang kemudian dikenal sebagai Manifesto Politik itu dikukuhkan sebagai garis-garis besar haluan negara melalui Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960. Lewat esai Demokrasi Kita pada 1960, Hatta mengkritik pembubaran Konstituante dan penunjukan anggota DPR oleh presiden. 

Perselisihan itu tak memutus hubungan pribadi kedua proklamator. Dalam memoar yang dikutip Historia, mantan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo mengenang Sukarno menyebut Hatta seperti saudara kandung. Ketika Ali menemui Hatta, ia mendengar jawaban serupa. 

Gus Dur Diberhentikan di Senayan

Pada 2001, penyelidikan Panitia Khusus DPR atas Buloggate dan Bruneigate memicu rangkaian memorandum terhadap Presiden Abdurrahman Wahid. Buloggate menyangkut dugaan penyalahgunaan dana kesejahteraan karyawan Bulog sebesar Rp35 miliar. Bruneigate menyangkut bantuan US$2 juta dari Sultan Brunei Darussalam. 

Pada 28 Mei 2001, Kejaksaan Agung menyatakan belum menemukan cukup bukti untuk memproses Gus Dur dalam kedua perkara itu. Tak ada vonis pidana terhadap Gus Dur atas kedua tuduhan tersebut. Perkara dana Bulog sendiri bergulir di pengadilan. Pada Agustus 2001, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan hukuman tiga tahun enam bulan penjara kepada Suwondo atas penipuan dana tersebut. 

Pertarungan politik berakhir di Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001. Melalui Ketetapan Nomor II/MPR/2001, MPR memberhentikan Gus Dur. Majelis menilai penolakannya untuk hadir dan memberikan pertanggungjawaban, serta penerbitan Maklumat Presiden yang antara lain membekukan DPR dan MPR, sebagai pelanggaran haluan negara. Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri ditetapkan sebagai presiden pada hari yang sama. 

Tiga hari kemudian, saat meninggalkan Istana Merdeka, Gus Dur meminta pendukungnya memperjuangkan demokrasi tanpa kekerasan. Pada 25 September 2024, pimpinan MPR menegaskan bahwa ketetapan pemberhentian Gus Dur sudah tak berlaku. 

Gibran dan Usul Pemakzulan

Usul di Senayan berpusat pada surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran setingkat SMA. Mahkamah Agung membatalkan surat itu melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencabutnya pada 11 November. Hari itu juga, 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan usul hak menyatakan pendapat karena menilai Gibran tak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. 

Jalur pemberhentian sudah berubah sejak Perubahan Ketiga UUD 1945 pada November 2001. Pasal 7A mengatur alasan pemberhentian, termasuk jika presiden atau wakil presiden terbukti tak lagi memenuhi syarat jabatan. Menurut Pasal 7B, Mahkamah Konstitusi (MK) harus memeriksa dan memutus pendapat DPR terlebih dahulu. Jika MK membenarkannya, DPR meneruskan usul pemberhentian ke MPR untuk diputuskan. Usul terhadap Gibran masih berada di tahap awal ketika rapat paripurna dibatalkan. 

Perhatian Senayan pun beralih ke pengisian kursi wakil presiden. Ketua MPR Ahmad Muzani menjadwalkan pemilihan pengganti Gibran pada 2 Desember 2026. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberi MPR waktu paling lama 60 hari sejak jabatan itu kosong untuk memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden. 

Prabowo mengaitkan langkah Gibran dengan putusan hukum yang menyangkut pemenuhan syarat jabatan. Gibran mengatakan keputusan itu ia ambil sendiri dan tak berkaitan dengan polemik ijazahnya. Dalam surat kepada Muzani, ia menyebut kepentingan bangsa dan kelancaran pemerintahan sebagai pertimbangannya. 

“Saya meyakini, negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi diri saya sendiri,” tulis Gibran.