.jpg)
Partai Politik (Parpol). Foto: Net
DIALEKSIS.COM | Nasional - Partai Demokrat, Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan NasDem menyatakan tak mengajukan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Partai Amanat Nasional (PAN) membuka peluang mendukung kader Gerindra seusai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan pimpinan partai koalisi di Istana Bogor, Jumat (13/11/2026).
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memastikan partainya tak akan menyodorkan kader sendiri. Saat ditanya soal peluang kandidat dari partai koalisi, ia menyebut Gerindra. “Ya teman-teman, kalau kami mungkin teman-teman dari Gerindra lah,” kata Zulhas seusai pertemuan, dikutip kumparan.
Menurut Zulhas, Prabowo memberi waktu sepekan kepada partai koalisi untuk membahas nama yang bisa mereka sampaikan kepada Presiden. Hingga pertemuan berakhir, kata dia, Prabowo belum mengumumkan dua nama yang akan diajukan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Pertemuan itu berlangsung sehari setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada Prabowo dan pimpinan MPR, Kamis (12/11/2026). Prabowo menyatakan menerima surat tersebut dan menghormati keputusan Gibran.
Sikap Partai di Parlemen
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan keputusan partainya setelah berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. “Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden,” kata AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat.
Ketua Fraksi Golkar di MPR Melchias Markus Mekeng mengatakan partainya menyerahkan pengusulan calon kepada Prabowo. Dalam pernyataan terpisah, Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut sejumlah figur yang menurutnya bisa dipertimbangkan Presiden. Di antaranya Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua DPR Puan Maharani, serta tiga politikus Gerindra, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus pada Sabtu (14/11/2026) mengatakan partainya mengambil posisi sebagai penyeimbang dan menyerahkan pengusulan calon kepada Prabowo. PDIP tidak mengikuti pertemuan di Istana Bogor. Menanggapi kemunculan nama Puan, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP Bambang Wuryanto mengatakan partainya belum membahas kemungkinan Ketua DPR itu mengisi kursi wakil presiden.
Di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai sosok yang ia harapkan mengisi posisi tersebut. Ketua Fraksi PKB di DPR Syaiful Huda menyebut dukungan itu sebagai aspirasi pribadi dan mengatakan partainya menyerahkan pengusulan calon kepada Prabowo.
Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid dan Sekretaris Jenderal NasDem Hermawi Taslim menyatakan partai masing-masing tak menyodorkan nama. Hermawi berharap calon wakil presiden memiliki wawasan global. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai sosok yang mengisi jabatan tersebut perlu memahami persoalan ekonomi.
Ketua Fraksi Gerindra di MPR Habiburokhman mendorong agar pengisian jabatan wakil presiden berlangsung cepat dan kondusif.
MPR Jadwalkan Pemilihan pada 2 Desember
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan rapat gabungan MPR pada Jumat menyepakati permintaan dua nama calon kepada Presiden dan pembentukan tim verifikasi beranggotakan 36 orang. MPR menjadwalkan sidang paripurna untuk memilih, mengesahkan, dan melantik wakil presiden terpilih pada Rabu, 2 Desember 2026.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR harus bersidang paling lambat 60 hari sejak jabatan wakil presiden kosong untuk memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Asal calon turut menjadi perdebatan. Penjelasan Pasal 4 huruf e Undang-Undang MD3 menyebut kedua calon berasal dari partai atau gabungan partai yang mengajukan pasangan presiden dan wakil presiden pada pemilu sebelumnya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menilai Presiden tetap bisa mengusulkan tokoh dari luar koalisi atau kalangan nonpartai karena konstitusi tidak memuat syarat mengenai asal partai calon.
Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 mewajibkan Presiden menyerahkan kedua nama beserta dokumen persyaratan paling lambat 14 hari sebelum paripurna. Jika jadwal sidang 2 Desember tetap, tenggat pengajuan jatuh pada Rabu, 18 November 2026.
Sebelumnya
