Sabtu, 03 Oktober 2026
Beranda / Politik dan Hukum / Akademisi USK: Pemanfaatan Media Sosial Penting dalam Komunikasi Politik di Aceh

Akademisi USK: Pemanfaatan Media Sosial Penting dalam Komunikasi Politik di Aceh

Jum`at, 02 Oktober 2026 22:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Naufal Habibi

Akademisi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK), Mufazzal, S.IP., M.Sos. [Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com]


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK), Mufazzal, S.IP., M.Sos., menilai media digital memiliki peran penting dalam perkembangan komunikasi politik saat ini.

Menurut Mufazzal, perkembangan media sosial telah mengubah cara aktor dan organisasi politik menyampaikan gagasan kepada masyarakat.

Platform seperti TikTok, Instagram, dan X dapat dimanfaatkan sebagai ruang komunikasi politik, khususnya untuk menjangkau generasi muda.

Ia mengatakan, penggunaan media sosial tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan gagasan, nilai, serta pemikiran politik kepada masyarakat secara lebih luas.

"Transfer pengetahuan menjadi penting agar kader tidak hanya memahami sejarah partai, tetapi juga mampu membaca perkembangan politik dan perubahan masyarakat," ujar Mufazzal kepada media dialeksis.com, Jumat (2/10/2026).

Selain pemanfaatan media digital, Mufazzal menekankan pentingnya pemahaman terhadap sejarah dalam membentuk dan memahami identitas politik Aceh.

Menurutnya, kader partai perlu memiliki pengetahuan mengenai perjalanan sejarah Aceh, termasuk berbagai pemikiran yang berkembang dalam perjalanan perjuangan politik Aceh.

Pemahaman sejarah tersebut dinilai penting agar kader tidak hanya mengenal identitas politik secara simbolik, tetapi juga memahami konteks sosial dan politik yang melatarbelakangi lahirnya berbagai gagasan politik di Aceh.

Mufazzal menjelaskan, sebuah gagasan dapat disebut sebagai ideologi ketika gagasan tersebut mampu memengaruhi cara pandang serta perilaku politik, ekonomi, dan sosial masyarakat.

Dalam konteks partai politik, kata dia, ideologi dapat dilihat dari bagaimana nilai dan gagasan yang dibawa partai diterjemahkan ke dalam arah kebijakan serta kepentingan masyarakat Aceh.

Karena itu, menurut Mufazzal, penguatan kapasitas kader perlu berjalan seiring dengan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan politik dan perubahan pola komunikasi masyarakat.

Kader tidak hanya dituntut memahami sejarah dan nilai-nilai yang menjadi dasar perjuangan politik, tetapi juga perlu mampu membaca dinamika politik kontemporer serta memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi untuk menyampaikan gagasan kepada publik.

"Media digital dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperluas ruang komunikasi politik sekaligus memperkuat transfer pengetahuan politik kepada masyarakat, terutama generasi muda," tutupnya. [nh]

Keyword:


Editor :
Redaksi

riset-JSI