DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kapolda Aceh, Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., mengajak mahasiswa untuk menjaga kualitas demokrasi di tengah derasnya arus informasi digital dan semakin kuatnya pengaruh algoritma media sosial.
Pesan tersebut disampaikan Ruddi saat memberikan kuliah umum perdana di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Syiah Kuala (USK) dalam kegiatan Gelora Kebangsaan X bertema “Demokrasi di Era Algoritma: Jaga Nalar, Rawat Persatuan”, Kamis (15/10/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kemitraan, dan Bisnis USK, Dr. Ir. Ramzi Adriman, S.T., M.Si. Turut hadir anggota Majelis Wali Amanat USK, Prof. Dr. Rusli Yusuf, M.Pd., Dekan FKIP USK Dr. Amiruddin, S.Pd., M.Si., jajaran pimpinan fakultas, dosen, mahasiswa, serta sejumlah pejabat utama Polda Aceh.
Dalam pemaparannya, Kapolda menjelaskan bahwa algoritma kini berperan besar dalam menentukan informasi yang diterima masyarakat, termasuk isu-isu yang menjadi perhatian publik.
“Algoritma ikut menentukan informasi yang kita lihat, sudut pandang yang kita terima, dan isu yang menjadi perhatian publik. Tantangan demokrasi bukan menolak teknologi, melainkan memastikan algoritma tidak menggantikan nalar kritis,” ujarnya.
Menurut Ruddi, penggunaan internet yang semakin tinggi membuat masyarakat semakin bergantung pada ruang digital untuk memperoleh informasi. Di sisi lain, kondisi itu juga membuka peluang semakin cepatnya penyebaran hoaks dan disinformasi.
Ia menjelaskan, informasi palsu tidak hanya menyebar karena kemajuan teknologi, tetapi juga dipengaruhi perilaku manusia dalam menerima, menafsirkan, dan membagikan informasi. Faktor seperti dominasi media sosial, rendahnya verifikasi informasi, fenomena echo chamber, serta bias konfirmasi menjadi pemicu maraknya penyebaran hoaks.
“Mudah viral bukan berarti benar. Berhenti sejenak, periksa sumber, dan verifikasi sebelum membagikan,” tegasnya.
Kapolda juga mengingatkan mahasiswa terhadap ancaman baru berupa pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI) dan deepfake yang memungkinkan konten palsu tampil meyakinkan.
Karena itu, ia mendorong mahasiswa membangun budaya saring sebelum sharing dan membiasakan diri memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya kepada publik.
Menurutnya, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai pelopor literasi digital dan penjaga nalar kritis di tengah derasnya arus informasi.
“Mahasiswa bukan sekadar pengguna media digital, tetapi pelopor literasi, penjaga nalar kritis, dan penggerak persatuan bangsa di tengah derasnya arus informasi,” katanya.
Kuliah umum berlangsung interaktif. Di sela penyampaian materi, Ruddi meminta mahasiswa mengulangi dan memaparkan kembali poin-poin yang telah disampaikan untuk menguji pemahaman mereka mengenai algoritma, demokrasi digital, dan bahaya hoaks.
Suasana semakin cair ketika Kapolda mengundang sejumlah mahasiswa asal Aceh Tenggara untuk maju ke depan. Momen tersebut mendapat sambutan antusias dari peserta mengingat Ruddi pernah menempuh pendidikan di Kutacane, Aceh Tenggara.
Pada kesempatan itu, Kapolda juga mengajak mahasiswa menjaga ruang digital melalui kolaborasi pemerintah, kepolisian, perguruan tinggi, media, platform digital, dan masyarakat.
“Demokrasi digital yang sehat hanya bisa dibangun jika semua pihak mau menjaga kebenaran informasi, menghormati perbedaan, dan merawat persatuan,” ujarnya.
Sementara itu, Dekan FKIP USK, Dr. Amiruddin, mengatakan kuliah umum tersebut menjadi bagian dari upaya kampus memperkuat wawasan kebangsaan, karakter, dan literasi digital mahasiswa sebagai calon pendidik dan pemimpin masa depan.
Antusiasme mahasiswa terlihat hingga akhir kegiatan. Setelah acara selesai, banyak peserta memanfaatkan kesempatan untuk berfoto bersama dan berswafoto dengan Kapolda Aceh. Suasana akrab tersebut menutup rangkaian kuliah umum perdana Kapolda Aceh di lingkungan FKIP USK. [*]