Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia (PYM) Teungku Malik Mahmud Al Haythar. [Foto: dok. Kemendagri]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan dukungannya terhadap penguatan kelembagaan Wali Nanggroe Aceh. Hal ini disampaikan saat menerima kunjungan silaturahmi Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia (PYM) Teungku Malik Mahmud Al Haythar di kediaman dinasnya di Jakarta, Sabtu (12/7/2025) siang.
Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas sejumlah isu penting, mulai dari penguatan struktur kelembagaan Wali Nanggroe, penganggaran, hingga evaluasi kinerja. Tito menyebut bahwa penguatan kelembagaan ini menjadi bagian dari memperkuat otonomi Aceh dalam koridor konstitusi.
"Pemerintah pusat mendukung langkah-langkah penguatan kelembagaan Wali Nanggroe, sepanjang tetap berada dalam bingkai NKRI dan hukum nasional," kata Tito dalam keterangan tertulis, Minggu (13/7/2025).
Selain soal kelembagaan, Tito juga menyinggung pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh. Ia mendorong pemerintah daerah untuk menciptakan iklim investasi yang ramah dan membuka akses pasar lebih luas.
"PAD Aceh bisa ditingkatkan jika daerah mampu menciptakan kemudahan berinvestasi dan menembus pasar global," ujar Tito.
Tak hanya itu, transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan di semua level pemerintahan Aceh juga menjadi sorotan. Tito berharap reformasi tata kelola dapat berjalan seiring dengan penguatan otonomi.
Salah satu poin penting lainnya, Tito mengimbau agar Wali Nanggroe bersama Gubernur Aceh melakukan audiensi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas Dana Otonomi Khusus (Otsus) secara menyeluruh.
"Pola pengalokasian Dana Otsus seperti yang diterapkan di Papua, yakni dengan skema block grant dan earmarking, bisa menjadi alternatif yang juga diterapkan di Aceh," jelas Tito.
Sebagai informasi tambahan, pada pertemuan ini, Tito turut didampingi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir dan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya, Kemudian, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan, serta pejabat terkait lainnya.
Sementara Wali Nanggroe Aceh PYM Teungku Malik Mahmud Al Haythar didampingi anggota Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe sekaligus Guru Besar UIN Ar-Raniry Syahrizal Abbas, Staf Khusus Wali Nanggroe Urusan Diplomasi dan Kerja Sama Luar Negeri Mohammad Raviq, Kepala Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Abdullah Hasbullah, serta Kepala Subbagian Program dan Perencanaan Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe T. Ambral Ponda. [detikcom]
Sebelumnya
