Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah meresmikan Sistem Informasi Terpadu MPP Banda Aceh. [Foto: Prokopim BNA]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Kota Banda Aceh kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satunya dengan meluncurkan Sistem Informasi Terpadu Mal Pelayanan Publik (MPP) Banda Aceh.
Termasuk di dalamnya MPP Care dan One Stop Service (OSS) khusus untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Peresmian sistem terintegrasi ini, ditandai dengan pemotongan pita oleh Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah, pada Senin (19/5/2025).
Dalam kesempatan yang sama, Bang Afdal juga meresmikan sejumlah fasilitas pelayanan baru dan yang diperbarui. Fasilitas tersebut meliputi pembukaan Counter Pelayanan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI), serta peluncuran kembali (re-launching) Counter Pelayanan Imigrasi dan Counter Pelayanan Pengadaian, hingga Gerai UMKM.
Wakil Wali Kota Afdal dalam sambutannya menyampaikan bahwa peluncuran sistem informasi terpadu ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kota Banda Aceh.
“Saya dengar aplikasi ini sebelumnya telah diterapkan di Badung-Bali, dan kami yakini akan sangat bermanfaat bagi warga kota kita. Bahkan, kita berharap ke depannya dapat berbagi pengalaman dan aplikasi lainnya dengan daerah Badung,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan rasa syukurnya karena program MPP ini menjadi yang pertama di Provinsi Aceh dan keempat di Pulau Sumatra. “Saat ini, terdapat 33 instansi yang telah bergabung dalam MPP Kota Banda Aceh yang menunjukkan sinergi yang kuat antar berbagai lembaga pelayanan.”
“Pelayanan yang ada di MPP ini sungguh luar biasa. Ke depan, kita akan terus mengembangkan konsep one-stop service pelayanan di Kota Banda Aceh. Tujuan utama kita adalah meningkatkan integrasi antar layanan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh warga Kota Banda Aceh,” ujarnya.
Kata Afdhal, salah satu inovasi yang akan dihadirkan lagi adalah integrasi seluruh layanan dalam satu aplikasi. Hal ini bertujuan untuk memudahkan warga dalam mengakses informasi dan menghubungi instansi terkait tanpa kebingungan. “Nantinya, dipastikan akan tersedia nomor telepon khusus untuk setiap layanan.”
“Kita sedang menuju smart city, di mana kehidupan warga Kota Banda Aceh harus menjadi lebih mudah. Kami berharap dengan adanya beragam fitur di aplikasi tersebut, nantinya masyarakat dapat langsung menyampaikan keluhan terkait pelayanan kota,” ungkap Afdhal.
Sebelumnya Kepala DPMPTSP Andri, menyampaikan MPP Banda Aceh diresmikan 3 Desember 2019. Dipilih di Pasar Aceh karena letak yang strategis dan pemanfaatan untuk menghidupkan kembali Pasar Aceh, serta mendorong ekonomi masyarakat.
“Sampai hari ini telah melayani tiga ratusan ribu masyarakat. Adapun jumlah instansi 33 dengan total layanan sebanyak 167,” sebutnya.
Acara peresmian tadi turut dihadiri oleh, Pj Sekdako Banda Aceh, Jalaluddin; Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, Gindo Ginting; Anggota Komisi II DPRK Banda Aceh, Syarifah Munira; dan Kepala BNN Banda Aceh, Kombes Pol. Zahrul Bawadi. [*]
Sebelumnya
