TTI Dorong Evaluasi Proyek Jalan Jantho-Lamno yang Bermasalah

Jalan sepanjang 60 kilometer yang menghubungkan Jantho (Aceh Besar) dengan Lamno (Aceh Jaya). Foto: Ist

DIALEKSIS.COM | Aceh - Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), untuk mengkaji kembali proyek konstruksi jalan sepanjang 60 kilometer yang menghubungkan Jantho (Aceh Besar) dengan Lamno (Aceh Jaya). Proyek senilai ratusan miliar rupiah itu dinilai gagal memenuhi standar keamanan dan fungsionalitas, bahkan hingga kini belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.

Nasruddin Bahar, Koordinator TTI, menyatakan kekhawatirannya atas kondisi jalan yang dinilai berpotensi membahayakan pengendara.

“Perencanaan jalan ini bermasalah. Ketinggian dan kemiringan bukit tidak sesuai, membuat pengemudi kesulitan. Banyak laporan rem mobil panas dan mengeluarkan asap saat turun dari bukit curam. Jika tidak hati-hati, kecelakaan besar bisa terjadi,” ujarnya melalui keterangan tertulis diterima Dialeksis, Minggu (16/03/2025).

Menurut Nasruddin, desain jalan yang terlalu curam memaksa pengemudi kendaraan roda empat menggunakan gigi satu untuk mendaki. 

“Ini tidak wajar. Belum lagi, di sepanjang tebing tidak ada pengaman seperti bronjong atau ikatan batu. Jika dibiarkan, longsor bisa mengancam kapan saja,” tambahnya.

TTI juga mempertanyakan transparansi anggaran proyek yang telah menyerap dana APBA hingga ratusan miliar rupiah. Meski jalan telah “tembus”, beberapa kilometer terakhir menuju Lamno masih belum bisa dilalui kendaraan roda empat. 

“Kami menduga ada ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. BPK harus segera mengaudit proyek ini untuk memastikan tidak ada penyimpangan spesifikasi teknis atau anggaran,” tegas Nasruddin.

TTI mendesak Gubernur Aceh meninjau langsung lokasi dan memprioritaskan penyelesaian sisa pekerjaan. “Apakah tahun ini ada anggaran untuk menyelesaikan jalan ini? Jangan sampai dana ratusan miliar menguap sia-sia,” kata Nasruddin.

"Proyek jalan Jantho - Lamno, yang diharapkan menjadi penghubung strategis antar-kabupaten, kini justru menjadi sorotan karena dianggap sebagai contoh kegagalan perencanaan infrastruktur. Nasib penyelesaiannya masih menjadi tanda tanya, sementara masyarakat terus menunggu solusi konkret," tutup Nasruddin.