Beranda / Pemerintahan / Tiga Solusi Pj Gubernur Aceh Berantas Mafia CPO

Tiga Solusi Pj Gubernur Aceh Berantas Mafia CPO

Senin, 28 Oktober 2024 08:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Arn

Owner Dialeksis.com bersama Dr. Drs. Safrizal Zakaria Ali, M.Si. Foto: Dialeksis.com


DIALEKSIS.COM | Aceh - Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Dr. Drs. Safrizal Zakaria Ali, M.Si mengeluarkan paket kebijakan strategis menghadapi maraknya aksi premanisme terhadap supir tangki pengangkut minyak sawit mentah (CPO) di jalur Aceh-Medan.

"Kita tidak bisa membiarkan praktik ilegal ini terus berlangsung. Sudah saatnya Aceh memiliki ekosistem industri sawit yang mandiri dan aman," tegas Safrizal dalam pertemuan bersama Dialeksis, Minggu (27/10/2024).

Langkah pertama yang dicanangkan adalah hilirisasi industri CPO di Aceh. "Mengapa harus jauh-jauh ke Medan? Aceh harus memiliki pabrik pengolahan sendiri. Ini akan memotong rantai distribusi panjang yang selama ini rawan aksi premanisme," jelasnya.

Safrizal mengungkapkan telah menyiapkan lahan industri di tiga lokasi strategis: Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang. 

"Kami sudah melakukan kajian kelayakan. Lokasi-lokasi ini dipilih karena dekat dengan sentra perkebunan sawit dan memiliki akses ke pelabuhan," ujarnya.

Kebijakan kedua adalah revitalisasi pelabuhan ekspor. "Pelabuhan Krueng Geukueh dan Malahayati akan kita modernisasi dengan fasilitas khusus penanganan CPO. Ini membuka peluang ekspor langsung dari Aceh ke pasar internasional," papar Safrizal.

Untuk mempercepat realisasi, Pj Gubernur telah menandatangani nota kesepahaman dengan dua investor asing. "Mereka siap membangun tangki penyimpanan dan fasilitas bongkar muat modern. Target operasi awal 2025," tambahnya.

Langkah ketiga adalah penegakan hukum yang sistematis. "Saya telah menginstruksikan pembentukan satuan tugas khusus yang melibatkan Polda Aceh, TNI, dan Satpol PP. Mereka akan berpatroli 24 jam di jalur-jalur rawan," tegasnya.

Safrizal menekankan, ketiga kebijakan ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 

"Hilirisasi memutus rantai distribusi yang rawan, pelabuhan ekspor membuka akses pasar baru, dan penegakan hukum memberikan kepastian keamanan. Semua ini bermuara pada satu tujuan: kesejahteraan rakyat Aceh," pungkasnya.

Keyword:


Editor :
Redaksi

riset-JSI
Komentar Anda