Penjabat Bupati Gayo Lues, Alhudri terima penghargaan dalam kategori Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah tahun anggaran 2023 periode pertama. [Foto: IST]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gayo Lues salah satu dari 5 Kabupaten Kota di Aceh yang mendapatkan insentif sebesar Rp 9,5 miliar dari Menteri Keuangan RI atas keberhasilan dalam pengendalian inflasi daerah. 

PJ Bupati Gayo Lues, Alhudri mengatakan penghargaan ini merupakan buah kerja sama seluruh elemen pemerintahan di Gayo Lues. Unsur legislatif, Forkopimda, OPD dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memberikan andil besar terhadap upaya menjaga kestabilan harga. 

Alhudri mengungkapkan kunci kesuksesannya dalam mengendalikan inflasi di daerah tersebut. 

Pertama, kata Alhudri, peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sangat aktif, mereka mengikuti semua arahan pemerintah pusat, mulai dari membuat rapat rutin hingga pemantauan secara berkala. 

“Tim TPID rutin melakukan operasi pasar secara berkala, untuk memantau harga kebutuhan pokok dan bahan pangan masyarakat,” jelasnya kepada Dialeksis.com, Rabu (2/8/2023). 

Selama ini, kata Alhudri, Pemkab Gayo Lues juga mengajak seluruh masyarakat untuk gemar menanam agar bisa memproduksi pangan dan menambah stok pangan. 

Di samping itu juga, untuk mendongkrak perekonomian masyarakat, Pemerintah menjemput kegiatan Pemerintah Aceh ke Kabupaten Gayo Lues. 

Tak hanya itu, kata Alhudri, pada saat memantau kondisi pasar, jika ada kenaikan harga pemerintah langsung cepat tanggap. 

“Kami juga melakukan kerja sama dengan kabupaten lain untuk menjamin ketersediaan pangan seperti ikan, karena Gayo Lues Kekurangan ikan, maka diambil dari Aceh Tenggara dan Abdya,” ucapnya. 

Kata Alhudri, PJ Gubernur Aceh juga tak henti-hentinya mengingatkan kepala daerah untuk komit terhadap penurunan angka inflasi. 

“Dalam setiap pelantikan Pj Bupati/Walikota selalu diingatkan agar berusaha keras untuk mengendakkan inflasi di daerah masing-masing,” tuturnya. 

Selain itu, lanjut Alhudri, Kemendagri juga selalu menekankan bahwa Pemda perlu memahami komoditas di daerahnya yang menjadi penyumbang inflasi. Dengan begitu, Pemda dapat melakukan upaya intervensi pengendalian agar harganya stabil.

“Mendagri mengatakan, pemerintah pusat telah melakukan empat langkah intevensi pengendalian. Hal itu mulai dari memfasilitasi distribusi pangan, gerakan pangan murah, penyaluran cadangan pangan pemerintah khususnya beras, daging ayam, dan telur ayam, serta koordinasi dan harmonisasi terutama terhadap harga gula,” kata Alhudri yang hadir dalam Rakor pengendalian inflasi yang digelar Kemendagri. 

Di samping itu, tambahnya, perlu juga mengantisipasi terjadi kemarau karena fenomena El Nino. Langkah antisipatif ini dinilai penting sehingga tidak terjadi krisis pangan. Kondisi tersebut juga rawan terjadinya kebakaran lahan dan hutan di beberapa daerah. 

Karena itu, kata dia, Pemerintah meminta bantuan jajaran TNI agar bekerja sama dengan pemerintah pusat dan Pemda untuk menghadapi kondisi tersebut, misalnya dengan memodifikasi cuaca agar turun hujan.