Sugiono Minta Pemulihan Pascabencana Sumatra Berjalan Cepat dan Berkelanjutan

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) sekaligus Ketua Tim Pengarah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra, Sugiono, menegaskan pentingnya kerja sama pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Hal tersebut disampaikan Sugiono dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Sumatra, Senin (26/10/2026).

Dalam rapat tersebut, Sugiono mengapresiasi berbagai upaya pemerintah selama hampir 11 bulan terakhir dalam menangani dampak bencana yang melanda ketiga provinsi tersebut.

Menurut dia, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi dan mengalokasikan anggaran untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Meski demikian, masih terdapat sejumlah catatan yang perlu disempurnakan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal pada 2026.

“Pemerintah telah berupaya sekeras-kerasnya, sekuat tenaga untuk bisa mengatasi permasalahan yang kita hadapi, sehingga kehidupan masyarakat di daerah-daerah terdampak bencana tersebut bisa kembali pulih seperti sedia kala,” kata Sugiono dalam rapat tersebut.

Ia menekankan, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya berorientasi pada penyelesaian persoalan dalam jangka pendek. Pemerintah juga perlu menyiapkan langkah jangka panjang untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana serupa.

Sugiono menilai perubahan iklim perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. 

Karena itu, upaya pemulihan harus disertai langkah antisipasi terhadap perubahan pola curah hujan dan meningkatnya risiko bencana di masa mendatang.

“Pemulihan ini juga harus bersifat jangka panjang dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana serupa,” ujarnya.

Selain itu, Sugiono menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar proses pemulihan berjalan cepat, efektif, adil, dan berkelanjutan.

Ia juga mengingatkan pentingnya keterbukaan informasi mengenai perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada masyarakat. 

Menurut dia, publik perlu mengetahui langkah yang telah dilakukan pemerintah, termasuk dukungan anggaran dan capaian program di wilayah terdampak.

Sugiono menilai penyampaian informasi yang jelas diperlukan untuk mencegah munculnya disinformasi dan misinformasi mengenai penanganan pascabencana.

“Masyarakat juga perlu tahu secara umum apa yang sudah kita lakukan, progres yang sudah kita capai, kemudian berbagai upaya yang sudah kita lakukan sehingga publik berinformasi dengan baik mengenai respons pemerintah terhadap situasi pemulihan dan rehabilitasi daerah-daerah pascabencana,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Sugiono juga menyampaikan bahwa dirinya mendapat tanggung jawab dari Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, untuk membantu menyelesaikan sejumlah persoalan, terutama yang berkaitan dengan anggaran.

Ia berharap seluruh pihak dapat bergerak sesuai arahan dan bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan pemulihan bersama.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, dalam rapat tersebut menyampaikan perkembangan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana.

Tito memimpin koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kendala serta mendorong percepatan pelaksanaan program pemulihan.

Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, serta Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman. [nh]