DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Presiden Prabowo Subianto menunjukkan perhatian khusus terhadap masyarakat Aceh dengan menyiapkan bantuan sapi atau daging sapi untuk mendukung pelaksanaan tradisi Meugang menjelang bulan suci Ramadan 2026. Bantuan tersebut ditujukan terutama bagi warga yang terdampak bencana, agar tetap dapat menjalankan tradisi yang telah mengakar kuat dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Aceh.
Rencana itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memimpin rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Banda Aceh, Sabtu, 10 Januari 2026.
Menurut Tito, selain fokus pada rehabilitasi infrastruktur dan rumah ibadah pascabencana, pemerintah pusat juga memberi perhatian pada aspek sosial dan budaya masyarakat Aceh yang memiliki tradisi khas menjelang Ramadan.
“Di Aceh ada tradisi Meugang. Sebelum Ramadan masyarakat akan menyantap daging sapi, kerbau, atau kambing,” kata Tito.
Perhatian Presiden Prabowo terhadap tradisi Meugang tersebut berangkat dari masukan langsung Gubernur Aceh Muzakir Manaf, atau yang akrab disapa Mualem. Masukan itu disampaikan Mualem saat mendampingi Presiden meninjau wilayah terdampak bencana di Aceh Tamiang beberapa waktu lalu.
“Kemarin Pak Mualem menyampaikan langsung kepada Bapak Presiden saat kunjungan kita ke Tamiang. Dan sepertinya Bapak Presiden berkeinginan memberikan bantuan semacam bantuan Presiden berupa sapi, kerbau, atau daging untuk mendukung tradisi ini,” ujar Tito.
Tito menambahkan, bantuan khusus tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat Aceh, terutama warga yang terdampak bencana, agar tetap dapat menjalankan tradisi Meugang dengan layak menjelang Ramadan. Bantuan ini juga dinilai sebagai bentuk perhatian langsung Presiden kepada masyarakat Aceh.
“Ini akan membuat masyarakat merasa bergembira karena ada dukungan langsung dari Presiden,” ujarnya.
Di tengah penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Aceh, Gubernur Aceh Muzakir Manaf dinilai menunjukkan kepemimpinan yang tidak semata berorientasi pada pemulihan fisik, tetapi juga pada ketahanan sosial dan budaya masyarakat. Dalam rapat bersama jajaran menteri, DPR RI, serta pejabat utama negara di Hotel Daka Banda Aceh, Selasa, 30 Desember 2025, Mualem secara khusus meminta pemerintah pusat turut menjaga ketersediaan dan membantu pemenuhan daging Meugang bagi masyarakat Aceh pascabencana.
Permintaan tersebut tampak sederhana, namun sarat makna. Bagi masyarakat Aceh, Meugang bukan sekadar tradisi makan daging, melainkan simbol kehormatan, harga diri, dan ketenteraman keluarga menjelang hari besar keagamaan. Keberhasilan membawa pulang daging Meugang kerap dimaknai sebagai kemampuan kepala keluarga menjaga martabat dan stabilitas batin keluarganya.
Tradisi Meugang sendiri berakar sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Pada masa itu, Sultan memerintahkan penyembelihan sapi untuk dibagikan kepada rakyat pada hari-hari besar Islam. Hingga kini, masyarakat Aceh mengenal tiga momentum utama Meugang, yakni menyambut Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha.
Kepekaan Mualem terhadap tradisi Meugang bukanlah hal baru. Selama memimpin Partai Aceh, tradisi berbagi daging Meugang telahmenjadi praktik rutin. Setiap tahun, pengurus partai hingga tingkat paling bawah mendapatkan bagian daging Meugang. Para bupati dan wali kota yang didukung Partai Aceh juga memiliki tanggung jawab moral untuk membantu kader dan masyarakat saat Meugang tiba.
Dalam konteks bencana yang tengah melanda Aceh, perhatian Mualem terhadap Meugang mencerminkan pandangan bahwa pemulihan tidak hanya menyangkut infrastruktur dan logistik, tetapi juga menyentuh aspek psikologis, sosial, dan spiritual masyarakat. Tradisi Meugang dinilai menjadi penguat mental kolektif warga Aceh menjelang Ramadan.
Permintaan Mualem kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sekaligus menegaskan bahwa penanganan bencana harus dilihat secara utuh. Kehadiran negara, melalui dukungan Presiden Prabowo, tidak hanya dibutuhkan dalam bentuk pembangunan fisik, tetapi juga melalui kepedulian terhadap tradisi dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat.
Di tangan pemimpin yang tumbuh dari rahim budaya lokal, kebijakan publik kerap hadir dalam bentuk kepedulian yang sederhana. Namun justru dari hal-hal sederhana itulah, denyut kehidupan masyarakat dapat kembali bersemi.