Prof Dr Syamsul Rijal MAg, Guru Besar Filsafat Islam pada Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh menyampaikan perlu kearifan pimpinan terkait izin ibadah haji, meskipun tindakan pimpinan terhadap bawahan sudah tepat secara internal. [Foto: net]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pj Gubernur Aceh, Bustami Hamzah mencopot Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh (Dinas Perkim Aceh) Ir. Muhammad Adam ST MM, karena lebih memlih naik haji ketimbang memimpin kerja pembangunan venue PON. 

Tindakan Pj Gubernur Aceh itu dinilai meski tepat secara mekanisme internal, tapi harus juga mengedepankan kearifan pimpinan kepada bawahan. 

“Benar adanya bahwa bawahan harus minta izin kepada pimpinan, termasuk dalam hal menunaikam ibadah haji. Namun, pimpinan juga perlu mempertimbangkan kearifan, sebab ini soal panggilan berhaji,” kata Prof Dr Syamsul Rijal MAg, Guru Besar Filsafat Islam pada Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, kepada Dialeksis.com, Selasa (23/7/2024).

Muhammad Adam dikabarkan akan menjalani sidang etik karena “pembangkangannya” kepada atasan yang tidak mengizinkannya untuk menunaikan haji, karena ada pekerjaan yang harus dikoordinasikannya terkait PON XXI 2024 Aceh-Sumut.

Pj Gubernur Aceh juga dikabarkan pernah menegur Muhammad Adam, karena dinilai telat dalam melaksanakan pekerjaan venue PON 2024 yang menggunakan APBA dan APBK. 

Muhammad Adam juga dikabarkan sudah pernah mengajukan izin, baik kepada Pj Gubernur maupun kepada Sekda Aceh. Sayangnya, Ia tetap berangkat sebelum izin dikeluarkan. 

Namun kabar tidak sedap juga sempat beredar. Benar, pencopotan Muhammad Adam disebut karena dinilai abai terhadap tanggungjawabnya dalam hal pekerjaan terkait PON. 

“Namun, itukan bisa dilihat secara lebih fair bukan hanya Perkim saja. Jadi, juga ada kaitannya karena Muhammad Adam dinilai punya hubungan dekat dengan Achmad Marzuki,” tutup narasumber yang memohon untuk tidak menyebutkan namanya. [*]