DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya membenarkan bahwa usulan Presiden Prabowo Subianto terkait pemilihan kepala daerah melalui DPRD tengah menjadi salah satu topik yang dibahas pemerintah. Menurut Bima, kajian mendalam terhadap usulan tersebut sedang digodok dan semakin cepat kajian selesai, semakin baik untuk realisasinya.

“Ini menjadi perhatian serius. Semakin cepat kajian rampung, tentu akan lebih baik bagi proses selanjutnya. Namun, pemerintah tetap berhati-hati dan tidak ingin terburu-buru dalam memutuskan,” kata Bima dalam keterangannya.

Bima menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah menggelar konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk publik, akademisi, peneliti, LSM, NGO, partai politik, dan DPR RI. Menurutnya, masukan dari berbagai elemen masyarakat penting untuk memastikan kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.

Menanggapi kritik yang menyebut usulan ini sebagai kemunduran demokrasi, Bima menyatakan tidak sepakat. Ia meminta publik untuk bersikap lebih objektif dalam menilai usulan tersebut. Menurutnya, setiap kebijakan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan.

“Semua opsi ada plus-minusnya. Kembali ke DPRD ada catatan positif dan negatifnya, begitu juga dengan pemilihan langsung. Tidak ada sistem yang sempurna, dan semuanya saat ini kami bahas secara komprehensif,” ujarnya.

Sebagai informasi, wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mencuat setelah digulirkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Prabowo beralasan, anggaran besar yang dihabiskan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lebih baik dialihkan untuk program prioritas seperti pemberian makanan bagi anak-anak dan perbaikan infrastruktur pendidikan.

Wacana ini sebenarnya bukan isu baru dalam perpolitikan Tanah Air. Pada era Presiden Joko Widodo, gagasan serupa sempat muncul dan mendapat dukungan dari sejumlah tokoh politik, termasuk Ketua MPR saat itu, Bambang Soesatyo.

Prabowo menilai efisiensi anggaran adalah salah satu poin penting dalam merealisasikan usulan ini, terlebih dengan kebutuhan pembangunan yang masih tinggi di berbagai sektor. Namun demikian, wacana ini memicu pro dan kontra di tengah masyarakat yang menilai pemilihan langsung merupakan salah satu wujud demokrasi partisipatif.