Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP USK, Saddam Rafsanjani. [Foto: IST]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP USK, Saddam Rafsanjani mengatakan permintaan DPR Aceh kepada presiden untuk mencopot Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, merupakan sebuah tontonan yang tidak etis. 

Karena, Saddam menduga, permintaan tersebut lebih mengarahkan kepada muatan aspek kepentingan yang tidak terfasilitasi.

“Menurut saya, komunikasi yang tidak harmonis antara DPR Aceh dan PJ Gubernur selama ini menjadi satu hal yang tidak baik untuk dipertontonkan kepada publik Aceh,” kata Saddam kepada Dialeksis.com, Minggu (12/11/2023). 

Seharusnya, kata dia, eksekutif dan legislatif di Aceh memiliki hubungan harmonis dan saling mendukung, tanpa harus melakukan manuver politik. 

“Terjalinnya hubungan harmonis itu penting guna untuk memberikan masukan maupun kritikan kepada masing-masing wilayah otoritas antara eksekutif dan legislatif,” tutur Saddam. 

Hal lain, kata Saddam, perlu disikapi juga bagaimana DPRA dan Pemerintah Aceh harus saling berkomitmen dan bersedia membangun komunikasi serta menerima masukan terkait pelaksanaan pembangunan Aceh kedepan.