Pj Bupati Gayo Lues Alhudri. [Foto: Pemkab Galus]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penggunaan APBK Gayo Lues di bawah kepemimpinan Alhudri selaku Pj Bupati benar-benar dilakukan secara ketat dengan melakukan pengawasan dan skala prioritas, bahkan Dinas yang memiliki anggaran besar harus dibedah ulang.

Selanjutnya, penurunan inflasi juga dilakukan dengan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga berdampak terhadap sehatnya kembali APBK Gayo Lues. Pencapaian terbesar dalam hal keuangan, Gayo Lues mengalami Silpa Kas sebesar Rp 11 miliar, bahkan tidak satupun rekanan yang gagal bayar.

Padahal sebelumnya, APBK Gayo Lues Tahun Anggaran 2021-2022 dapat dikatakan terjadinya penggunaan anggaran yang carut marut, parahnya lagi Pemerintah Daerah tidak mampu membayar apa yang sudah dikerjakan oleh pihak rekanan (pihak ketiga) alias gagal bayar. Defisit anggaran pun menjadi hal yang biasa selama lima tahun terakhir.

Dalam wawancara Dialeksis.com, Selasa (2/1/2024), Pj Sekda Gayo Lues, Jata SE MM mengatakan, APBK Gayo Lues 2023 sudah sehat kembali, sebab apa yang sudah dikerjakan dan diprogramkan selama 2023 semuanya 100% terbayarkan.

"Ini terjadi bermula dari penyusunan anggaran kita cermat di dalam menentukan target pendapatan sehingga pada akhir tahun, apa yang kita targetkan memang tercapai 100 persen. Kita juga sangat efesien dalam menggunakan anggaran, dan fokus mendahulukan program prioritas," jelasnya.

Terkait adanya informasi bahwa APBK Gayo Lues tahun 2023 alami surplus (Silpa) sebesar lebih dari Rp 11 miliar tanpa adanya gagal bayar, Jata mengatakan pembiayaan itu bisa bersumber dari pembiayaan tahun lalu, kemudian yang tidak boleh itu adalah Defisit Kas.

"Karena kita berupaya sangat cermat dalam upaya perimbangan antara Pendapatan dan pengeluaran (belanja), tidak boleh belanja lebih besar dari pada pendapatan, jika itu terjadi akan menimbulkan defisit yang besar," terangnya.

Untuk memaksimal belanja agar tidak melebihi dari pendapatan, kata Jata, Pemkab Gayo Lues bersama SKPK, DPRK tidak membuat program yang aneh-aneh tetapu menyesuaikan dengan kemampuan keuangan dan mengutamakan skala prioritas.

"Jika masih tersisa baru kita gunakan untuk hal lainnya, yang juga harus skala prioritas, seperti masalah stunting, ekonomi masyarakat, masalah kesehatan, infrastruktur dasar, ini dulu yang kita penuhi untuk pemberdayaan ekonomi," pungkasnya.