kip lhok
Beranda / Pemerintahan / Pemerintah Aceh Berkomitmen PON XXI Aceh-Sumatera Utara 2024 Berjalan Sukses

Pemerintah Aceh Berkomitmen PON XXI Aceh-Sumatera Utara 2024 Berjalan Sukses

Selasa, 17 Oktober 2023 23:30 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Naufal Habibi

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA dalam diskusi Aceh Resource & Development "PON XXI Aceh - Sumut 2024 Siapkah Kita?", Selasa (17/10/2023). [Foto: Naufal Habibi/Dialeksis.com]


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh Berkomitmen pelaksanaan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara berjalan sukses.

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA dalam diskusi Aceh Resource & Development "PON XXI Aceh - Sumut 2024 Siapkah Kita?" Yang dihadiri oleh media dialeksis.com, Selasa (17/10/2023).  

"Mari kita bersatu untuk terus backup pemerintah dan KONI untuk menyukseskan penyelengaraan PON.  menghujat tidak ada faedah apa-apa terhadap nama baik aceh di tingkat nasional," ujarnya.

Muhammad MTA mengatakan jikalau melihat estimasi waktu, tidak ada alasan bagi Aceh tidak siap untuk perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara. Dalam hal ini, Pemerintah Aceh berusaha bagaimana APBA digunakan seminimal mungkin.

"Kami yakin, jika semua stakeholder KONI, Pelatda, Anggaran Perubahan dan itu semua bersatu ada potensi anggaran yang kurang itu bisa kita komunikasikan dengan pemerintah pusat. meski sharing anggaran itu wajib, namun kita perlu dorong untuk minimalisir penggunaannya daripada APBA terhadap PON dengan berbagai pertimbangan yang kita sampaikan," ujarnya.

Lebih lanjut, kesiapan masyarakat Aceh juga perlu terutama pelaku dunia usaha, dengan menggerakkan pelaku pariwisata dalam hal kesiapan PON kedepan.

Tentunya ada cafe yang menyediakan pojok UMKM, aktifitas pelaku usaha dalam membackup PON, dan kesiapan transportasi untuk seluruh atlet dan wisatawan dari seluruh daerah yang datang ke Aceh.

Selain itu, penting untuk dilihat bagi Aceh dari kesiapan tidak adanya bank konvensial terhadap pelaksanaan event PON. Ini perlu ada koordinasi dengan perbankan karena tidak ada bank konvensional di Aceh.

Tentunya peserta atlet luar daerah atau kontingen saat melakukan aktivitas ekonomi di aceh tidak ada tempat tarik uang.

"Itu menjadi masalah besar nantinya. Pemerintah Aceh terus berkoordinasi menyelesaikan permasalahan tersebut," ujarnya.

MTA menjelaskan saat ini fiskal APBN juga bermasalah dan berkonsekuensi terhadap pelaksanaan event nasional seperti PON. Aceh di tahun 2023 mendapatkan 800 M dari APBN untuk PON.

Dalam hal ini, kekurangan dana Rp1.2 triliun itu bukan penggunaan dana APBA. Rp1.2 triliun itu adalah anggaran untuk penyelenggaraan yang belum cukup anggarannya. 

Hingga saat ini belum ada perhitungan riil yang disepakati hasilnya mengenai mekanisme sharing penggunaan dana. Sebelum ada estimasi kekurangan anggaran 1.2 triliun, Menpora mengatakan akan menanggung peralatan senilai Rp600 miliar.

"Penyelenggaraan dihitung estimasi anggarannya sebesar 1.2 triliun. Itu anggaran yang tidak cukup. Sumbernya salah satu akan dibahas seringnya berapa, misal APBN berapa, deposit dari tiap kontingen, Aceh berapa sharingnya, dari sponsor, berapa estimasi pendapatan dari sponsor dan penjualan tiket. Jadi sharingnya berbasis itu," pungkasnya. [NH]

Keyword:


Editor :
Indri

riset-JSI
Komentar Anda