Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Seluruh Indonesia (Forkonas-PPDOBSI), Aduwina Pakeh. Foto: doc Dialeksis.com

DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Proses pemekaran Kota Meulaboh dari Kabupaten Aceh Barat kini telah memasuki tahap akhir secara administrasi. Yang masih menjadi tantangan saat ini adalah dorongan dari pemerintah daerah agar pemerintah pusat segera merealisasikan pemekaran tersebut.

Sejumlah kecamatan yang akan masuk dalam wilayah Kota Meulaboh hasil pemekaran meliputi Kecamatan Johan Pahlawan, Samatiga, Meureubo, Kaway XVI, dan Arongan Lambalek. Dengan selesainya proses administrasi, langkah berikutnya adalah menunggu pencabutan moratorium pemekaran yang selama ini menghambat proses tersebut.

Salah seorang pengurus Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Seluruh Indonesia (Forkonas-PPDOBSI), Aduwina Pakeh, menyatakan bahwa pemekaran Kota Meulaboh secara administratif sudah tuntas atau "clear". Kini, satu-satunya langkah yang diperlukan adalah tekanan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat agar segera mencabut moratorium pemekaran.

“Moratorium selama ini memberi kesan bahwa pemekaran daerah ditunda tanpa kepastian. Padahal, proses ini harus segera dilanjutkan karena menyangkut kepentingan masyarakat,” ujar Aduwina kepada Dialeksis.com, Rabu (5/2/2025).

Ia juga menekankan bahwa mekanisme pemekaran saat ini telah mengalami perubahan dibandingkan sebelumnya.

“Daerah yang dimekarkan akan berada di bawah kendali kabupaten induk selama tiga tahun. Jika dalam periode tersebut daerah pemekaran tidak mampu mandiri, maka akan dikembalikan ke kabupaten asal,” jelasnya.

Menurut Aduwina, pemekaran bukan hanya isu lokal, tetapi juga menjadi isu nasional yang diperjuangkan oleh banyak daerah di Indonesia. Selain Forkonas-PPDOBSI, Forum Komunikasi Daerah (Forkoda) Aceh juga turut mengawal proses pemekaran sejumlah kabupaten dan kota di Aceh, termasuk Kota Meulaboh, Aceh Selatan Jaya, Aceh Raya, Panton Labu, dan Aceh Malaka.

Pemekaran daerah Meulaboh, Aduwina berharap dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Namun, hal ini sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, terutama dalam mencabut moratorium pemekaran daerah yang selama ini menjadi penghambat utama.

Lebih lanjut Aduwina memberikan informasi sebagai bagian dari upaya memperjuangkan pemekaran, pada 21 Februari 2025 mendatang, para pejuang daerah otonomi baru (DOB) dari seluruh Indonesia akan berkumpul di Gedung DPR RI di Jakarta. Mereka akan menggelar konsolidasi nasional untuk kembali menyuarakan tuntutan pencabutan moratorium pemekaran.

Pertemuan ini juga bertepatan dengan akhir periode kepengurusan Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonom Baru (Forkonas PPDOB) periode 2021-2025. Berdasarkan Surat Undangan Panitia Musyawarah Nasional (Munas) III Forkonas PPDOB Nomor 8/Pan-MUNAS-FORKONAS/I/2025 yang diterbitkan pada 10 Januari 2025, Munas ini akan menjadi momentum penting dalam menentukan langkah-langkah strategis ke depan.

“Para penggagas pemekaran berharap pertemuan di Jakarta ini dapat memberikan tekanan politik yang lebih kuat kepada pemerintah pusat. Dengan begitu, kebijakan pemekaran dapat segera direalisasikan demi pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah yang berjuang untuk mendapatkan status otonomi baru,” pungkasnya.