Almuniza Kamal, S.STP, M.Si. Kadisbudpar Aceh dan Herman RN praktisi kebudayaan dan Dosen FKIP USK. Foto: Kolase Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Aceh - Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA) kini mengalami pembekuan operasional di era kepemimpinan Gubernur Nova Iriansyah. Langkah tersebut menuai sorotan dan berbagai respons dari pihak terkait, mengingat selama ini PDIA memperoleh pendanaan operasional dari Pemerintah Aceh.
Mantan Kepala PDIA, Drs. Mawardi Umar, M. Hum., M.A., dalam berita termuat di dialeksis sebelumnya mengungkapkan bahwa PDIA telah mendapatkan dukungan keuangan dari pemerintah. Selain itu, PDIA juga telah melibatkan beberapa instansi penting sebagai mitra, antara lain Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Universitas Syiah Kuala, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.
Untuk mengurai kondisi tersebut, Dialeksis menghubungi Almuniza Kamal, S.STP, M.Si., Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Menurut Almuniza, keberadaan PDIA sangat krusial sebagai pusat dokumentasi dan referensi sejarah serta kebudayaan Aceh.
"Prinsipnya, PDIA harus tetap eksis. Dengan dikelola oleh lembaga pendidikan seperti Universitas Syiah Kuala, PDIA memiliki potensi untuk terus berkembang asalkan mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," ujarnya kepada Dialeksis (11/03/2025).
Dalam pernyataannya, Almuniza juga menekankan peran strategis Pemerintah Aceh melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan.
"Dinas Arsiplah memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan anggaran dan fasilitas yang diperlukan agar PDIA dapat berfungsi secara optimal. Ini penting untuk menjaga dan menyebarluaskan khazanah informasi Aceh bagi generasi mendatang," tambahnya.
Menanggapi pembekuan PDIA, Herman RN praktisi kebudayaan dan Dosen FKIP Universitas Syiah Kuala menilai bahwa langkah ini harus disertai kajian mendalam.
"PDIA merupakan garda terdepan dalam melestarikan identitas sejarah dan budaya Aceh. Pembekuan operasional ini perlu segera ditinjau ulang agar tidak menghambat proses dokumentasi dan penyebaran pengetahuan yang berharga bagi masyarakat Aceh,” ungkapnya.
Keputusan pembekuan PDIA di era Gubernur Nova Iriansyah, menurut Herman perlu duduk semua pihak membahas perihal tindaklanjut ke depan, hal ini penting karena keberadaan PDIA sangat diperlukan untuk mengoptimalkan fungsi dan peran yang melekat secara kelembagaan.
“Dialog multipihak, antara Pemerintah Aceh, Dinas terkait, dan pihak akademisi, diharapkan dapat menemukan solusi yang tepat demi kesinambungan dan kemajuan pengelolaan informasi kebudayaan di Aceh,” tutup pria bersahaja ini.
Dengan demikian, meski PDIA tengah menghadapi tantangan operasional, harapan agar institusi ini kembali mendapatkan dukungan penuh dan terus berkontribusi dalam melestarikan warisan budaya Aceh tetap tinggi.
.jpg)
Sebelumnya
