Senin, 17 Maret 2025
Beranda / Pemerintahan / Optimalisasi PAD Aceh, Solusi Badan Pendapatan Aceh?

Optimalisasi PAD Aceh, Solusi Badan Pendapatan Aceh?

Minggu, 16 Maret 2025 13:30 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Ratnalia

Pakar pemerintahan Universitas Syiah Kuala, Mukhrijal, S.IP., M.IP. Foto: doc Dialeksis.com


DIALEKSIS.COM | Aceh - Pakar pemerintahan Universitas Syiah Kuala, Mukhrijal, S.IP., M.IP, menekankan pentingnya pemisahan Badan Pendapatan Aceh (BPA) dari Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) guna memperkuat tata kelola keuangan daerah. 

Menurutnya, langkah ini akan menjadi kunci dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bawah kepemimpinan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.

"Pembentukan BPA yang independen bukan sekadar pemisahan struktural, melainkan upaya strategis untuk memfokuskan pengelolaan pendapatan, menggali potensi daerah, dan meningkatkan pelayanan pajak secara profesional," ujar Mukhrijal, Dosen Ilmu Pemerintahan Unsyiah saat diminta tanggapannya Dialeksis (Minggu, 16/03/2025).

Mukhrijal menjelaskan, BPA akan memiliki tiga fungsi utama: mengelola pendapatan daerah, mengembangkan potensi ekonomi lokal, dan melayani masyarakat dalam aspek perpajakan.

"Dengan spesialisasi ini, BPA dapat lebih fokus mengeksplorasi sumber pendapatan seperti sektor pariwisata, komoditas unggulan, dan sumber daya alam, yang selama ini mungkin belum tergarap maksimal," tambahnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk meminimalisir risiko korupsi dan meningkatkan efisiensi pelaporan keuangan.

Sebagai daerah dengan otonomi khusus, Aceh memiliki kewenangan luas untuk merancang kebijakan fiskal yang sesuai karakteristik lokal.

"BPA adalah perwujudan desentralisasi yang adaptif. Ini sejalan dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang memberi ruang inovasi pengelolaan keuangan berbasis kearifan lokal," paparnya.

Mukhrijal juga mengapresiasi komitmen Gubernur Muzakir Manaf yang dinilai progresif dalam mereformasi tata kelola pemerintahan.

Mukhrijal mengutip keberhasilan daerah seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat yang telah memisahkan badan pendapatan, menghasilkan peningkatan PAD signifikan.

"Aceh bisa mencontoh ini dengan tetap mempertimbangkan kekhasan daerah. Kolaborasi dengan kabupaten/kota serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan akan memperkuat legitimasi BPA," tegasnya.

Ia memproyeksikan, dengan implementasi tepat, BPA dapat menaikkan kontribusi PAD hingga 30% dalam lima tahun, mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat. "Ini akan mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang lebih merata," ujarnya.

Mengakhiri komentarnya, Mukhrijal menyatakan keyakinannya bahwa kepemimpinan Muzakir Manaf mampu merealisasikan BPA dengan dukungan legislatif dan partisipasi publik.

"Transparansi bukan hanya jargon, tetapi komitmen yang harus dibuktikan. BPA akan menjadi milestone bagi Aceh menuju kemandirian fiskal," pungkasnya.


Keyword:


Editor :
Redaksi

riset-JSI
ultah dialektis
bank Aceh
dpra
bank Aceh pelantikan
pers