DIALEKSIS.COM | Takengon - Bupati Aceh Tengah, Drs. Haili Yoga, M.Si, turun langsung ke Pasar Paya Ilang Takengon pada Senin (22/9/2025) untuk meninjau sekaligus mendengar aspirasi pedagang terkait persoalan ketidaktertiban operasional antara pedagang grosir dan eceran yang telah berlangsung lama.
Dalam kunjungannya, Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan solusi yang adil bagi semua pihak, serta mengembalikan keteraturan di pasar terbesar di Tanoh Gayo tersebut.
“Pedagang juga butuh hidup, nanti kita sepakati bersama. Beberapa tuntutan seperti pedagang grosir akan kita samakan agar adil. Harga pun harus sama, jangan sampai merugikan pedagang kecil. Pemerintah harus hadir, dan besok kita akan duduk bersama membuat keputusan,” ujar Bupati di hadapan para pedagang.
Adapun poin penting yang menjadi perhatian Bupati di antaranya Penataan tempat berjualan agar pedagang menempati lapak resmi dan tidak menggunakan badan jalan; Penertiban pedagang yang berjualan di luar lokasi yang ditentukan; dan Penerapan jam operasional pedagang grosir.
Selain itu, Bupati juga memastikan adanya perbaikan infrastruktur pasar. Pada Oktober mendatang, akses jalan antara Gedung D Pasar Paya Ilang dengan lokasi penjualan daging dan ikan akan dibangun rabat beton untuk memperlancar aktivitas perdagangan sekaligus meningkatkan kenyamanan pengunjung.
Kepala UPTD Pasar Tanoh Gayo, Lilis, menyampaikan apresiasinya atas langkah cepat Bupati dalam merespons keluhan pedagang.
“Alhamdulillah, sudah ada respon dari Bupati. Besok pagi setelah shalat Subuh kita audiensi bersama di Masjid Ruhama, mudah-mudahan ada solusi konkret,” ujarnya.
Rapat bersama antara Bupati, pedagang grosir, pedagang eceran, dan pihak UPTD dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 23 September 2025, di Masjid Ruhama Takengon. Pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan keputusan bersama yang adil serta mengakhiri konflik berkepanjangan antara pedagang.
Kehadiran Bupati di tengah pedagang rakyat ini disambut positif, terutama oleh pedagang kecil yang selama ini merasa dirugikan. Mereka menilai langkah tegas pemerintah daerah menjadi kunci dalam menciptakan keadilan, menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, dan memastikan semua pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk mencari nafkah.[f]