Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi dan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka membahas pelabuhan penghubung Aceh dan Andaman. Foto: Kompas/Rahel
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Lebih dari dua bulan setelah Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi membicarakan pengembangan konektivitas Sabang - Andaman dan Nikobar, tindak lanjut kerja sama strategis tersebut mulai bergerak ke tahap teknis.
Namun, hingga 25 September 2026, agenda besar itu belum sampai pada pengumuman dimulainya pembangunan fisik maupun pembukaan jalur pelayaran secara reguler. Sejumlah pekerjaan masih harus dituntaskan, mulai dari penentuan ruang lingkup proyek, mekanisme pelaksanaan, pembiayaan, regulasi hingga kesiapan konektivitas maritim.
Pertemuan bilateral Prabowo dan Modi berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, 7 Juli 2026. Kedua pemimpin membicarakan berbagai bidang kerja sama, mulai politik, pertahanan dan keamanan, maritim, perdagangan, investasi hingga konektivitas.
Sabang menjadi salah satu kawasan yang mendapat perhatian khusus. Dalam pernyataan bersama Indonesia - India, Prabowo menyambut ketertarikan India untuk bermitra dalam pengembangan Pelabuhan Sabang secara terintegrasi.
Kerja sama tersebut tidak hanya diarahkan pada sektor pelabuhan. Pengembangannya juga mencakup fasilitas kapal pesiar dan wisata bahari, industri maritim seperti perbaikan dan pembangunan kapal, hingga layanan darat untuk mendukung aktivitas energi lepas pantai di Laut Andaman.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah tahapan teknis yang harus diselesaikan. Kedua negara perlu menyusun ruang lingkup, mekanisme dan pembiayaan proyek secara lebih terukur serta menyesuaikannya dengan regulasi dan rencana pembangunan Indonesia.
Jangan Berhenti pada Pernyataan Politik
Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Dr. Iskandar Zulkarnaen, S.E., M.Si., Ph.D., mengatakan konektivitas Sabang dengan India bukan gagasan yang baru muncul setelah pertemuan Prabowo dan Modi.
Dalam wawancara dengan Dialeksis, Iskandar menjelaskan proses kerja sama tersebut memiliki perjalanan panjang. Salah satu pijakannya adalah Shared Vision of Maritime Cooperation in the Indo-Pacific pada 2018.
Setahun kemudian, Joint Task Force (JTF) on Andaman - Aceh Connectivity pertama digelar di Banda Aceh. Pemerintah India melalui RITES Ltd juga pernah melakukan pra-studi kelayakan terhadap Pelabuhan Sabang.
JTF kedua kemudian berlangsung di Port Blair, India, pada 19 - 20 Desember 2022. Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal, termasuk studi Pelabuhan Teluk Sabang, pengembangan infrastruktur hingga peluang wisata kapal pesiar.
Adapun JTF ketiga yang semula direncanakan berlangsung di Aceh pada 2023 belum terlaksana.
Menurut Iskandar, pertemuan Prabowo dan Modi pada Juli 2026 memberikan momentum politik baru yang sangat penting bagi percepatan agenda Sabang - Andaman.
Ia berharap komitmen kedua kepala pemerintahan itu tidak berhenti sebagai pernyataan diplomatik.
“Momentum politik yang sudah terbentuk harus segera diterjemahkan kementerian dan lembaga ke dalam langkah konkret serta roadmap yang jelas,” kata Iskandar kepada Dialeksis.
Menurut dia, pembahasan mengenai Sabang selama ini telah melalui berbagai kajian dan forum teknis. Karena itu, tahap selanjutnya harus mulai menjawab persoalan yang lebih konkret.
Mulai dari proyek apa yang akan diprioritaskan, siapa pihak yang melaksanakan, seperti apa skema pembiayaan, fasilitas apa yang dikembangkan terlebih dahulu, hingga kapan konektivitas perdagangan dan pelayaran Sabang - Andaman benar-benar dapat berjalan.
Iskandar mengatakan JTF ketiga akan menjadi forum penting untuk menyelaraskan kebutuhan teknis Indonesia dan India.
Pertemuan tersebut, kata dia, semestinya tidak lagi hanya menghasilkan pembaruan komitmen, tetapi melahirkan target kerja yang dapat diukur.
“Harus semakin jelas tahapan kerjanya. Dari sana kementerian, Pemerintah Aceh, BPKS maupun pelaku usaha mempunyai pegangan yang sama untuk bergerak,” ujarnya.
Iskandar mengatakan penyebutan Sabang secara langsung dalam pembicaraan Presiden Prabowo dan PM Modi merupakan peluang yang harus dimanfaatkan.
Namun, peluang tersebut juga membawa pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, konektivitas internasional bukan hanya persoalan membangun atau menyiapkan dermaga.
Ada banyak unsur lain yang harus bekerja secara bersamaan, mulai kepabeanan, imigrasi, karantina, regulasi perdagangan, operator pelayaran, pasar, investasi hingga kepastian arus barang.
Saat ini, BPKS terus menawarkan kesiapan infrastruktur Sabang sebagai salah satu simpul perdagangan dan logistik internasional.
Iskandar menyebut Sabang memiliki Dermaga CT-1 yang dapat dikembangkan untuk terminal kapal pesiar dan yacht serta Dermaga CT-3 untuk kegiatan logistik dan perdagangan.
Dermaga CT-3 memiliki panjang sekitar 430 meter dengan kedalaman kolam mencapai 22 hingga 25 meter.
Menurut Iskandar, ketersediaan fasilitas tersebut menjadi modal penting. Namun, infrastruktur saja belum cukup.
Pelabuhan harus dihubungkan dengan rute pelayaran, investasi, industri, komoditas perdagangan dan pasar yang berkelanjutan.
BPKS, kata dia, berkepentingan agar Sabang tidak hanya tercantum sebagai titik strategis dalam dokumen kerja sama Indonesia dan India.
Sabang harus benar-benar berubah menjadi simpul ekonomi yang hidup di kawasan Samudra Hindia.
JTF Ketiga Ditunggu
Salah satu indikator penting kelanjutan kerja sama tersebut adalah penyelenggaraan JTF ketiga. Dalam pernyataan bersama Prabowo - Modi pada 7 Juli 2026, pertemuan JTF ketiga diharapkan dapat berlangsung pada semester kedua 2026 dan dilanjutkan dengan pelaksanaan rencana aksi.
Namun, hingga 25 September 2026, Dialeksis belum menemukan pengumuman resmi bahwa JTF ketiga telah dilaksanakan. Di tingkat daerah, sejumlah persiapan telah dilakukan.
Pada 21 Juli 2026, Dinas Perhubungan Aceh menggelar koordinasi untuk menindaklanjuti kesepakatan Presiden Prabowo dan PM Modi sekaligus mempersiapkan agenda lanjutan JTF Aceh - Andaman.
Sedikitnya ada tiga aspek yang sedang dipersiapkan, yakni ketersediaan kapal yang memenuhi standar keselamatan internasional, kesiapan fasilitas dan prosedur bea cukai, imigrasi, karantina dan keamanan atau CIQS, serta kesiapan pelabuhan di Aceh, termasuk Sabang dan Malahayati.
Pemerintah Aceh juga mengkaji perlunya regulasi khusus perdagangan lintas negara agar pelayaran Aceh - Andaman dan Nikobar dapat direalisasikan.
Sabang Jangan Lagi Berhenti di Atas Kertas
Pandangan senada disampaikan mantan Kepala BPKS pertama, Zubir Sahim.
Kepada Dialeksis, Zubir mengatakan momentum Sabang - Andaman harus digunakan untuk mengembalikan fungsi utama Sabang sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang tersambung dengan jaringan ekonomi internasional.
Menurutnya, keunggulan geografis Sabang sudah lama diketahui.
Posisinya yang berada di pintu masuk Selat Malaka dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia merupakan keuntungan yang tidak banyak dimiliki daerah lain.
Namun, keunggulan posisi geografis tersebut tidak otomatis menghasilkan kegiatan ekonomi.
“Sabang tidak kekurangan posisi strategis. Yang diperlukan sekarang adalah bagaimana posisi strategis itu diubah menjadi aktivitas ekonomi. Harus ada kapal yang datang, barang yang keluar-masuk, investasi, industri dan lapangan kerja,” kata Zubir kepada Dialeksis di Jakarta, Kamis, 25 September 2026.
Menurutnya, apabila aktivitas ekonomi belum terbentuk, maka keunggulan geografis Sabang belum menghasilkan nilai tambah yang berarti bagi Aceh.
Zubir mengingatkan pengembangan Sabang telah melewati perjalanan panjang.
Berbagai kajian, pertemuan dan studi kelayakan sudah pernah dilakukan.
Karena itu, menurut dia, kerja sama terbaru dengan India jangan kembali berakhir menjadi dokumen.
“Sudah cukup banyak kajian tentang Sabang. Sekarang yang dibutuhkan adalah keputusan eksekusi. Siapa investornya, siapa operatornya, apa komoditasnya, pelabuhan mana yang digunakan, berapa frekuensi pelayarannya, bagaimana mekanisme CIQS dan kapan kapal pertama berlayar. Itu yang harus dapat dijawab,” ujarnya.
Zubir juga menilai JTF ketiga akan menjadi momentum penting untuk mengukur keseriusan implementasi kerja sama Sabang - Andaman.
Menurutnya, pertemuan tersebut harus menghasilkan roadmap, pembagian tanggung jawab, tenggat waktu dan model bisnis.
“Kalau JTF ketiga dilaksanakan, hasilnya harus konkret. Harus ada roadmap dan tenggat waktu. Kapan regulasi selesai, kapan operator ditentukan, kapan uji coba pelayaran dilakukan dan kapan jalur itu beroperasi secara reguler,” kata Zubir.
Cargo Base Jadi Kunci
Zubir menekankan konektivitas Sabang - Andaman tidak boleh hanya diterjemahkan sebagai pembukaan rute kapal.
Pemerintah juga harus menghitung kelayakan ekonominya.
Menurutnya, pelayaran internasional akan sulit bertahan apabila kapal memiliki muatan hanya dalam satu arah dan kembali dalam keadaan kosong.
Karena itu, Pemerintah Aceh, BPKS, pemerintah pusat dan dunia usaha perlu memetakan sejak awal komoditas Aceh yang dapat dipasarkan ke India.
Pada saat bersamaan, perlu dihitung pula barang dari India yang mempunyai pasar di Aceh maupun wilayah Sumatera lainnya.
“Yang paling penting adalah cargo base. Kapal tidak mungkin hidup hanya dengan seremoni pembukaan rute. Harus dihitung apa yang kita kirim ke sana dan apa yang mereka kirim ke sini. Harus ada keseimbangan arus barang sehingga jalur ini mempunyai nilai ekonomi,” kata Zubir.
Ia berpandangan Kepulauan Andaman dan Nikobar tidak semestinya diposisikan sebagai tujuan akhir.
Kawasan tersebut bisa menjadi pintu masuk bagi Sabang untuk menjangkau pasar India yang jauh lebih besar serta negara-negara Asia Selatan.
Karena itu, Zubir berharap pertemuan Prabowo dan Modi menjadi momentum untuk mengakhiri persoalan klasik pengembangan Sabang: memiliki banyak gagasan besar, tetapi lambat diwujudkan menjadi kegiatan ekonomi.
“Kesempatan ini jangan dilewatkan. Komitmen dua kepala pemerintahan sudah ada. Tinggal bagaimana kementerian, Pemerintah Aceh, BPKS, pelaku usaha dan seluruh pemangku kepentingan menerjemahkannya,” ujarnya.
“Sabang harus bergerak dari potensi menjadi produksi, dari rencana menjadi perdagangan nyata.”
Dari Komitmen Menuju Eksekusi
Pernyataan Iskandar Zulkarnaen dan Zubir Sahim menunjukkan satu persoalan mendasar dalam pengembangan Sabang: modal geografis dan infrastruktur telah tersedia, tetapi manfaat ekonominya sangat ditentukan oleh konektivitas, regulasi, pelayaran, investasi dan pasar.
Ukuran kemajuan kerja sama Sabang - Andaman nantinya bukan hanya seberapa sering agenda tersebut dibicarakan dalam forum diplomatik.
Publik akan melihat kapan JTF ketiga digelar, bagaimana roadmap yang disusun, siapa yang membiayai proyek, fasilitas apa yang diprioritaskan, siapa operator pelayaran, komoditas apa yang diperdagangkan dan kapan kapal pertama mulai berlayar secara reguler.
Sebab, dermaga tanpa muatan tidak serta-merta menciptakan perdagangan.
Demikian pula komitmen diplomatik tanpa operator, jadwal pelayaran, kepastian regulasi dan model bisnis yang layak belum tentu mampu menggerakkan ekonomi.
Sabang kini telah disebut secara eksplisit dalam agenda resmi kedua negara.
Tahap berikutnya adalah memastikan komitmen tersebut berubah menjadi proyek, investasi, arus kapal dan barang, industri maritim serta lapangan kerja nyata bagi masyarakat Aceh. [*]
Sebelumnya.jpg)
