Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyebut penyaluran bantuan pangan beras ini akan menyasar 18,2 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. [Foto: dok. Bapanas]
DIALEKSIS.COM | Jakarrta - Pemerintah resmi menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan beras sebagai bagian dari program penebalan bantuan sosial tahun 2025. Penugasan tersebut tertuang dalam surat resmi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) bernomor 170/TS.03.03/K/7/2025 tertanggal 4 Juli 2025.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyebut penyaluran ini akan menyasar 18,2 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, dengan jumlah bantuan 10 kilogram beras per orang per bulan, untuk alokasi dua bulan sekaligus, yaitu Juni dan Juli 2025.
"Alhamdulillah, per 4 Juli penugasan bantuan program beras telah Badan Pangan Nasional keluarkan kepada Bulog," ujar Arief dalam keterangan resmi yang diterima pada Ahad (6/7/2025).
"Tentu ini merupakan bukti komitmen Bapak Presiden Prabowo yang menaruh perhatian besar terhadap rakyat. Insya Allah beras yang diberikan pun merupakan beras kualitas baik yang selama ini dijaga dengan baik oleh Bulog," lanjutnya.
Penyaluran bantuan akan dilakukan secara “one shoot” atau sekali salur untuk dua bulan. Arief menjelaskan, proses ini baru bisa berjalan setelah dana Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Kementerian Keuangan resmi masuk ke anggaran Badan Pangan Nasional.
"Ini juga menjadi rekomendasi perbaikan dari BPK, agar mekanisme anggaran dan pelaksanaan bisa lebih tertib dan akuntabel," tambahnya.
Penugasan ini dilengkapi dengan tiga keputusan teknis Kepala Bapanas, yaitu Nomor 206, 212, dan 213 Tahun 2025, yang mengatur teknis penyaluran CPP (Cadangan Pangan Pemerintah), jenis dan jumlah bantuan, serta daftar penerima manfaat.
Penerima Bantuan Pangan (PBP) sebanyak 18.277.083 jiwa ini tersebar di 38 provinsi. Data penerima berasal dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dimutakhirkan oleh Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Pemerintah juga menyiapkan cadangan data tambahan sebanyak 4 juta PBP jika terdapat perubahan penerima di lapangan.
Dalam pelaksanaannya, Bapanas dan Bulog akan menggandeng pemerintah daerah, TNI, dan Polri.
"Ini karena setiap daerah punya kekhasan dan tantangan masing-masing. Namun pemerintah optimis mampu mengatasi semua itu secara kolaboratif," ujar Arief.
Program ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menekan inflasi beras dan memberi stimulus ekonomi, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam dua tahun terakhir, bantuan serupa terbukti efektif menahan laju inflasi.
"Dengan kondisi harga beras yang mulai naik, penyaluran bantuan mulai Juli ini menjadi langkah tepat untuk intervensi pasar dan menjaga daya beli masyarakat," tegas Arief. [red]
Sebelumnya
