Ilustrasi Pusat Data Nasional. Foto: Ist
DIALEKSIS.COM | Cikarang - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akhirnya memastikan jadwal uji coba Pusat Data Nasional I (PDN I) pada Juni 2025, setelah beberapa kali mengalami penundaan. Proyek strategis ini sebelumnya direncanakan operasional pada Agustus 2024, kemudian diundur ke Januari dan Maret 2025. Peluncuran resmi akan dilakukan setelah proses serah terima pada Maret 2025 dan asesmen keamanan serta operasional oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Menteri Kominfo Meutya Hafid menegaskan, PDN merupakan fondasi krusial untuk memperkuat ekosistem digital pemerintah. “Kami berkoordinasi dengan Bappenas dan kementerian/lembaga terkait guna memastikan sistem terintegrasi dan berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (5/5/2025).
PDN masuk dalam 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden dan 17 prioritas nasional, dengan fokus meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos) digital.
PDN I yang dibangun di atas lahan 5 hektar di Cikarang ini didanai 85% oleh pemerintah Prancis (€164 juta) dan 15% dari APBN. Fasilitas seluas 16.000 m² ini dirancang berkapasitas 25.000 cores, penyimpanan 40 petabyte, dan daya listrik 20 megawatt. Pembangunan dimulai pada 2022 dengan metode paralel desain dan instalasi dikerjakan bersamaan untuk mempercepat progres.
Namun, proyek ini dihambat sejumlah masalah. Selain keterlambatan, cadangan operasional PDN masih mengandalkan PDN Sementara (PDNS) yang belum memiliki anggaran khusus. “Jika tidak segera dialokasikan, sistem berisiko berjalan tanpa cadangan,” kata Meutya. Pada 2024, PDNS 2 bahkan sempat diserang ransomware Brain Cipher yang melumpuhkan layanan publik dan menyandera data.
Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sedang menyelidiki dugaan korupsi pengadaan PDNS senilai Rp958 miliar pada 2020-2024. Kasi Intel Kejari Jakpus Bani Immanuel Ginting menyebut, terdapat indikasi pengkondisian pemenang tender oleh pejabat Kominfo bersama PT Aplikanusa Lintasarta (AL) senilai Rp60,3 miliar. Tim penyidik telah menggeledah sejumlah lokasi dan menyita dokumen, aset, hingga elektronik.
Arus pembangunan PDN 2 dan 3 juga masih menunggu finalisasi skema co-sharing untuk percepatan. Pemerintah berjanji menyelesaikan seluruh pusat data guna mendukung transformasi digital nasional.
“Data adalah new oil. Dengan PDN, sinkronisasi layanan pusat-daerah akan lebih mudah,” ujar Aris Kurniawan, Plt. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, saat kunjungan ke lokasi tahun 2024. [detik.com]
Sebelumnya
