Rapat koordinasi terkait tindak lanjut survei lahan sawah pasca tsunami, Selasa (28/1/2025) di aula kantor BSIP Aceh. [Foto: dok. BSIP Aceh]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Untuk mendukung dan meningkatkan program Asta Cita Presiden Prabowo-Gibran, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terus melakukan berbagai strategi termasuk mengoptimalkan lahan bekas tsunami di Kabupaten Aceh Besar.

"Lahan bekas tsunami di Lhoknga dan Leupung Aceh Besar. Lahannya akan direhab untuk bisa ditanam padi lagi," kata Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Aceh, Firdaus SP MP dalam rapat koordinasi tindak lanjut survei lahan sawah pasca tsunami, Selasa (28/1/2025) di aula kantor BSIP Aceh.

Firdaus menjelaskan, berdasarkan hasil survei pendahuluan terhadap lokasi sawah terdampak tsunami di Lhoknga yang hendak dijadikan lahan pertanian kembali tersebut, yakni terbagi pada tiga jenis lahan dengan luas berbeda-beda.

Pertama, di Kecamatan Lhoknga terdapat lahan baku sawah (LBS) seluas 422,1 hektare, LBS menyemak 143,4 hektare, dan non-LBS seluas 34,3 hektare. Sedangkan di Kecamatan Leupung hanya ada non-LBS seluas 77,4 hektare.

Dirinya menegaskan, lokasi yang telah disurvei tersebut tidak berada dalam kawasan hutan, meski demikian masih perlu dilakukan pemetaan detail batas pengajuan calon lokasi kegiatan.

Ke depan, tim harus melakukan pemetaan identifikasi tipologi lahan, sehingga dapat ditentukan apakah lokasi calon kegiatan masuk dalam tipologi lahan rawa atau nonrawa.

"Lalu, untuk lahan yang masuk dalam LBS dapat diusulkan kegiatan optimasi lahan dan pada lahan yang berada di luar LBS dapat diusulkan kegiatan cetak sawah," ujarnya.

Firdaus menambahkan, lahan bekas tsunami tersebut merupakan milik petani, dan nantinya setelah pemerintah mengoptimalkan lahannya, maka petani sendiri yang menanam padinya.

"Lahan itu sendiri milik petani, pemerintah yang optimalkan rawa bekas tsunami tersebut dan petani yang menanam. Tetapi, untuk prosesnya, ini tergantung anggaran yang tersedia tahun ini," katanya.

Rencana tersebut terkemuka setelah adanya permintaan dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh Cut Huzaimah dalam Rakor Percepatan LTT, Oplah via zoom, ia meminta Menteri Pertanian dapat merehabilitasi lahan bekas tsunami di Aceh.

Direktur Pembiayaan Pertanian Dr. Teddy Dirhamsyah SP MAB, dalam arahannya menyebutkan bahwa program optimalisasi lahan bekas tsunami merupakan instruksi langsung dari Menteri Pertanian atas usulan Distanbun Aceh. 

“Ini instruksi langsung Pak Mentan untuk mengoptimalkan dan Pak Mentan berharap program pemanfaatan lahan bekas tsunami ini bisa menambah LBS dan peningkatan produksi pangan di Aceh Besar," ucap Dr Teddy.

Dr Teddy pun menjelaskan untuk program yang mendukung swasembada pangan, Presiden memastikan tidak ada potongan anggaran, karena itu adalah kebutuhan rakyat. 

"Pemerintah Daerah dalam hal ini Distanbun Aceh harus segera menyusun dokumen yang dibutuhkan," tuturnya.

Sementara itu, Penanggungjawab OPLAH dan PAT Provinsi Aceh Dr. Agus Susanto yang juga Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Pertanian Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) mengatakan bahwa instruksi Mentan ini harus disambut baik dan didukung penuh untuk kepentingan nasional.

Senada dengan Dr Agus, Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Lhoknga dan Leupung M. Nuim, S.P juga menyambut baik program ini.

“Kami sangat berterima kasih kepada Pak Mentan atas program ini dan masyarakat tani kami berharap lahan bekas tsunami tersebut segera dapat dimanfaatkan kembali setelah hampir 20 tahun tidak bisa digunakan”, harap M. Nuim SP.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Hamshor Aditya, ST, M.T dari Direktorat PSP, Dandim 0101 Aceh Besar yang diwakili Letkol Inf. Antoni Z, Kabid PSP Distanbun Aceh Fakhrurrazi, SP., M.Sc dan Kabid PSP Distan Aceh Besar Syahruddin, S.P. [*]