Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bireuen, Ir. Fadhli, S.T., M.,T mengagas pembentukan Aplikasi Sistem Pemantauan Proyek (SISPAMPRO) dalam bentuk Web Geographic Information System (GIS). [Foto: dokumen untuk dialeksis.com]

DIALEKSIS.COM | Bireuen - Sebagai bentuk mewujudkan sistem yang diciptakan untuk mengelola administrasi dengan peniadaan penggunaan kertas beralih ke dokumen digital.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bireuen, Ir. Fadhli, S.T., M.,T mengagas pembentukan Aplikasi Sistem Pemantauan Proyek (SISPAMPRO) dalam bentuk Web Geographic Information System (GIS).

Fadhli mengatakan pembentukan Aplikasi SISPAMPRO mulai digagas sejak 19 Agustus 2024 lalu, dan ini akan terus proses hingga tahap launching. Aplikasi ini lahir untuk mendukung pengendalian proyek infrastruktur berbasis digital. 

"Sistem ini dirancang sebagai solusi inovatif untuk memperkuat efisiensi dan efektivitas pengendalian proyek yang dikelola Dinas PUPR Bireuen," kata Fadhli, Senin (7/10/2024) kepada wartawan di Bireuen

Pengagasan dibentuknya Aplikasi SISPAMPRO, kata Fadhli, merupakan bagian dari Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XII yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (PUSLATBANG KHAN LAN RI).

Saat ini sebut Fadhli, Dinas PUPR Bireuen menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan proyek infrastruktur, mulai dari keterlambatan pengadaan hingga efisiensi operasional.

Oleh karena itu, implementasi SISPAMPRO bertujuan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan proyek. 

"Melalui SISPAMPRO, setiap langkah proyek dapat dipantau lebih efektif. Memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat melalui proses akses data secara real time serta visualisasi interaktif," jelas Fadhli.

Untuk itu, Kadis PUPR Bireuen berharap nantinya SISPAMPRO ini menjadi langkah strategis menghadapi tantangan masa depan, juga sebagai bentuk dukungan penerapan good governance untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik disektor infrastruktur. [faj]