Kadin Aceh Tekankan Efisiensi Anggaran Hadapi Tantangan Ekonomi

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Teuku Jailani, Direktur Eksekutif Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah dan dunia usaha merupakan langkah krusial untuk memastikan keberlanjutan bisnis serta meningkatkan daya saing di tengah persaingan global yang semakin ketat. 

Hal ini disampaikannya melalui diskusi bersama Dialeksis.com mengenai strategi pengelolaan anggaran di Aceh, Senin (10/3/2025).

Menurut Jailani, efisiensi anggaran tidak sekadar tentang penghematan, melainkan pendekatan strategis untuk memaksimalkan dampak pembangunan. 

“Dalam konsepsi bisnis, perusahaan atau pemerintah perlu melakukan penyesuaian kebijakan ketika menghadapi dinamika tertentu. Tujuannya jelas: menjaga keberlanjutan dan meningkatkan ketangguhan menghadapi kompetitor,” ujarnya kepada Dialeksis.com

Jailani lanjut menjelaskan, efisiensi anggaran harus dilakukan melalui rasionalisasi dan pencegahan pemborosan. 

“Ini tentang menggunakan sumber daya seminimal mungkin dengan prioritas pada program yang berdampak langsung. Alokasi anggaran harus fokus pada output, bukan sekadar aktivitas,” tegasnya. 

Ia mencontohkan penerapan penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting), di mana program dievaluasi berdasarkan hasil. 

“Jika suatu program tidak efektif, ia perlu dihapus atau direstrukturisasi. Ini memastikan anggaran benar-benar bekerja untuk masyarakat.”

Meski efisiensi dinilai positif dalam jangka panjang, Jailani mengakui adanya dampak jangka pendek pada sektor tertentu, seperti jasa transportasi dan akomodasi. 

“Rasionalisasi anggaran perjalanan dinas pemerintah, misalnya, akan mengurangi volume penumpang. Sektor penginapan juga terdampak karena okupansi tamu luar daerah mungkin menurun,” paparnya. 

Namun, ia menekankan bahwa langkah ini perlu diambil sebagai bagian dari adaptasi terhadap tantangan ekonomi yang kompleks, baik di level daerah, nasional, maupun global.

Untuk memastikan kebijakan efisiensi berjalan optimal, Jailani menyoroti peran kepemimpinan yang kuat dan kolaborasi multipihak. 

“Pemerintah pusat dan daerah harus tegas dalam mengambil keputusan, tetapi juga melibatkan pelaku usaha dalam merumuskan skala prioritas. Pendekatan kolaboratif akan meminimalkan resistensi dan memaksimalkan hasil,” ucapnya.

Ia menambahkan, efisiensi bukanlah langkah darurat semata, melainkan budaya pengelolaan sumber daya yang perlu dibangun secara berkelanjutan.

“Ini momentum untuk mentransformasi mindset: dari boros menjadi strategis, dari sekadar menghabiskan anggaran menjadi menciptakan nilai tambah,” pungkasnya.

Sebagai informasi, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat tahun ini telah memicu diskusi di berbagai daerah, termasuk Aceh, yang tengah berupaya meningkatkan investasi sembari menjaga stabilitas fiskal di tengah tekanan ekonomi global. [ar]