Koordinator JP-Barsela, Teungku Muhammad Arhas. [Foto: dokumen untuk dialeksis.com]

DIALEKSIS.COM | Aceh - Koordinator Jaringan Pemuda Barat Selatan (JP-Barsela), Teungku Muhammad Arhas, mendorong Gubernur Aceh terpilih, Mualem, untuk segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PEMA setelah resmi dilantik pada Februari 2025. Sebagai pemegang saham tunggal PT PEMA, Gubernur Aceh memiliki kewenangan penuh untuk mereformasi perusahaan daerah tersebut.

Reformasi yang dimaksud mencakup penyegaran struktur, perubahan jajaran direksi, serta dewan komisaris PT PEMA. Menurut Muhammad Arhas, beberapa pejabat di PT PEMA terindikasi membantu pihak 01 Om Bus dan Syeikh Fadhil Rahmi saat proses kampanye lalu.

“Kami menginginkan adanya restrukturisasi kelembagaan PT PEMA karena hingga saat ini, dividen perusahaan tahun 2024 bahkan belum diserahkan ke Pemerintah Aceh. Ini sangat memalukan dan mencerminkan ketidakmampuan direksi saat ini,” ujar anak muda dari Aceh Selatan itu.

Ia menegaskan bahwa Mualem harus menaruh perhatian serius terhadap kondisi PT PEMA, sebab di bawah kepemimpinannya, perusahaan ini harus diperkuat agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi Aceh.

JP-Barsela juga menyoroti kepemilikan saham PT PEMA, di mana hingga saat ini Pemerintah Aceh baru menyetor 25%. Oleh karena itu, pasca perombakan direksi dan komisaris, kepemilikan saham ini harus menjadi perhatian utama.

"Reformasi PT PEMA adalah keharusan bagi Mualem dan Dek Fadh sebagai pemimpin Aceh. Menurut JP-Barsela, PT PEMA merupakan holding Aceh. Mualem harus memanfaatkan perusahaan ini untuk membantu Aceh keluar dari kemiskinan saat ini. Karena perusahaan ini sebagai salah satu jalan kita keluar bagi Aceh. Sektor bisnis harus berkembang melalui perusahaan ini," tambah Muhammad Arhas.

JP-Barsela berharap Mualem dan Dek Fadh mampu membawa Aceh ke arah yang lebih maju melalui kebijakan strategis yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.[*]